Association Mauritanienne pour l’Aide aux Enfants Pauvres (AMAEP)

Tentang Organisasi Kontak dan Wilayah Layanan Keberhasilan dan Dampak Solusi Inovatif untuk Keamanan Ekonomi bagi Penyintas Kekerasan oleh Pasangan Intim Kepemimpinan Penyintas Memahami Konteks Kerugian Ekonomi

Tentang Organisasi

Negara

Mauritania

Jumlah penyintas yang dilayani dalam satu tahun

20 – 50

Bahasa

Prancis

Kelompok yang paling umum dilayani

Etnis, agama atau minoritas lainnya Pengungsi, kaum migran, orang yang terlantar Perempuan Anak muda, anak-anak atau remaja

Jenis Organisasi

Organisasi nirlaba atau non-pemerintah (LSM)

Model Program

Respons krisis secara holistik Keadilan ekonomi berbasis hak Perolehan penghasilan yang berpusat pada penyintas Perubahan sistematik melalui kemitraan strategis Transformasi norma dan narasi sosial melalui pembangunan komunitas

Kontak dan Wilayah Layanan

Email

amaep839@gmail.com, sidialyfrancoisaichetou@gmail.com

Alamat

Sebkha

Wilayah Pelayanan

Nouakchott, Mauritania

Keberhasilan dan Dampak

“Saya seorang perempuan berusia 53 tahun yang sudah menikah dan ibu dari delapan anak. Saya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, dan psikologis yang dilakukan oleh suami saya setelah ia memutuskan untuk menikah dengan istri kedua. Saya bukan satu-satunya korban; bahkan anak-anak saya [juga menderita]. Tetangga saya merekomendasikan saya ke [AMAEP]. Asosiasi ini telah banyak membantu saya. Mereka mencarikan saya pekerjaan yang memungkinkan saya untuk membayar sewa rumah, dan saya menerima paket makanan dan pakaian. Anak-anak saya tidak memiliki dokumen status sipil, tetapi berkat AMAEP, mereka sekarang memilikinya dan dapat bersekolah. Saya juga telah menerima dukungan psikososial.”[1] —Penyintas yang didukung oleh AMAEP

Kemandirian ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan keluarga

AMAEP memberdayakan para penyintas dan keluarga mereka untuk membangun masa depan yang stabil melalui model holistik yang menggabungkan dukungan ekonomi, hukum, dan psikososial. Mereka telah berhasil mendukung para penyintas dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mereka melalui pengembangan tenaga kerja dan kewirausahaan. Sebagai hasilnya, semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja.

Organisasi tersebut menyadari bahwa mendukung anak-anak para penyintas adalah kunci untuk membangun keamanan ekonomi jangka panjang. Mereka memastikan anak-anak memiliki dokumen legal yang diperlukan untuk bersekolah atau untuk mengikuti pelatihan vokasi bagi mereka yang sudah melewati usia sekolah. Seorang perwakilan organisasi memberikan contoh pendekatan terpadu ini dengan menyatakan, “Kami membantu [seorang penyintas] dengan sejumlah kecil uang, lantas dia mendirikan toko kecil. Itu sangat membantunya. Kami membuatkan dokumen untuk anak-anaknya yang [sekarang] bersekolah. Dia memiliki dua anak perempuan. Salah satunya diberi pelatihan… dan mendapatkan diploma vokasi tata boga dalam pembuatan kue…. Anak perempuan yang kedua segera menyusul ikut pelatihan.”

Melalui upaya-upaya ini, AMAEP membantu para penyintas dan anak-anak mereka mengambil langkah-langkah penting menuju masa depan finansial yang mandiri.

Transformasi norma gender

AMAEP secara aktif menantang norma gender di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat untuk memerangi ketidaksetaraan dan kekerasan oleh pasangan intim. Melalui lokakarya tentang pendidikan dan hak kerja, mereka mendorong para penyintas untuk mengejar peluang belajar dan memperoleh penghasilan serta membekali mereka dengan keterampilan dan dukungan untuk melakukannya. Organisasi ini juga melibatkan laki-laki dan keluarga melalui upaya meningkatkan kesadaran komunitas, mendorong perubahan sudut pandang yang mendukung perempuan dan anak perempuan untuk mengejar pendidikan dan pekerjaan. Sebagai hasilnya, AMAEP telah melihat adanya pergeseran norma masyarakat ke arah kesetaraan gender yang lebih besar dan penghormatan terhadap hak ekonomi perempuan.

Pendekatan strategis ini memungkinkan AMAEP untuk secara langsung mengatasi penyebab ketidaksetaraan secara struktural. Dengan menekankan hak perempuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, AMAEP membantu memperluas peluang ekonomi perempuan dan mengurangi situasi ketergantungan ekonomi yang dapat membahayakan dalam konteks kekerasan oleh pasangan intim. Organisasi ini juga melihat perubahan berkelanjutan dalam kebijakan lokal yakni dengan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan tunjangan anak. Perubahan ini menciptakan dinamika positif yang mendorong para penyintas untuk menjadi aktor utama dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi kekerasan ekonomi.

Solusi Inovatif untuk Keamanan Ekonomi bagi Penyintas Kekerasan oleh Pasangan Intim

“Kami ingin perempuan memiliki kebebasan untuk bekerja, berbicara, dan mengekspresikan diri sepenuhnya.”

Tentang program

AMAEP menyediakan dukungan holistik yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyintas kekerasan berbasis gender (KBG), termasuk dukungan ekonomi, hukum, dan psikososial. Mereka berfokus pada perempuan dan anak perempuan yang telah menjadi korban kekerasan oleh pasangan intim atau kekerasan seksual. Untuk mendorong kemandirian ekonomi para penyintas, organisasi ini menawarkan pendanaan untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil, serta pelatihan vokasi untuk mendukung peningkatan keterampilan dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Dukungan langsung kepada para penyintas ini terjadi bersamaan dengan upaya meningkatkan kesadaran dan advokasi yang lebih luas di tingkat masyarakat untuk mengubah norma sosial dan memerangi stigma, serta mempromosikan partisipasi perempuan di ruang publik dan pemerintahan lokal. AMAEP juga menyesuaikan pesan mereka agar selaras dengan nilai-nilai budaya dan agama dari komunitas tempat mereka bekerja. Pendekatan yang responsif secara budaya ini membantu memfasilitasi perubahan sosial dari bawah ke atas, baik dalam pengalaman hidup para penyintas maupun komitmen sosial dan politik yang lebih luas terhadap kesetaraan gender.

Pengembangan program dan strategi utama

Program organisasi ini berakar pada konteks sosial, budaya, dan agama di Mauritania, dengan fokus khusus pada perempuan migran dan berpenghasilan rendah. Mempertimbangkan konteks dan kelompok yang menjadi fokus mereka, AMAEP menerapkan strategi berikut untuk memastikan keberhasilan program mereka:

Pendanaan dan pelatihan untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil para penyintas
Kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan kontrol ekonomi dan hak-hak ekonomi
Mendukung partisipasi para penyintas dalam advokasi dan proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal

Pendanaan dan pelatihan untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil para penyintas

AMAEP mengambil pendekatan yang sederhana namun efektif: berfokus pada kebutuhan dan aspirasi para penyintas untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka, yakni dengan menyesuaikan dan menawarkan bantuan yang tepat guna untuk tiap penyintas. Alih-alih memaksakan solusi yang telah ditentukan sebelumnya, organisasi ini memulai dengan apa yang dapat dan ingin dilakukan oleh para penyintas. Kemudian, dukungan yang diberikan disesuaikan berdasarkan tantangan yang dihadapi dan kebutuhan para penyintas yang terus berkembang.

AMAEP menjelaskan: “Kami tidak hanya mendanai para penyintas untuk memulai usaha kecil, tetapi kami juga melatih dan mendukung mereka sepanjang prosesnya…. Kami menilai kebutuhan mereka, apakah itu pelatihan tambahan, dukungan finansial, atau hal lainnya. Ini tentang bagaimana membangun usaha yang disesuaikan dengan realitas dan ambisi mereka.”

Selain memberikan pelatihan praktis untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, AMAEP juga melakukan tindak lanjut jangka panjang terhadap para penyintas. Hal ini mencakup kunjungan rutin, penilaian kemajuan, dan keikutsertaan yang ditargetkan untuk mengatasi berbagai hambatan. Pemantauan berkelanjutan ini memastikan relevansi dan efektivitas dukungan yang mereka berikan.

Selain itu, organisasi ini menyediakan modal awal usaha kecil bagi para penyintas dan menggalang dana dari iuran keanggotaan dan sumbangan kecil dari dalam komunitas mereka. Dengan cara ini, AMAEP mendorong komitmen bersama dan menumbuhkan rasa memiliki dan solidaritas dengan para penyintas.

Kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan kontrol ekonomi dan hak-hak ekonomi

AMAEP mengidentifikasi kontrol ekonomi sebagai bentuk kekerasan ekonomi yang umum dalam hubungan pasangan intim. Beberapa bentuk yang sering mereka lihat meliputi mencegah pasangan untuk bekerja atau mendapatkan pendidikan dan memaksa perempuan untuk tinggal di rumah dan mengabdikan diri sepenuhnya pada tanggung jawab rumah tangga, sering kali tanpa bayaran ataupun pengakuan yang layak.

Organisasi tersebut telah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran secara intensif yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Kampanye ini menyasar pada semua anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin untuk membongkar norma-norma patriarki yang membatasi kebebasan ekonomi perempuan. Misalnya, mereka telah memimpin kampanye yang menyoroti manfaat partisipasi perempuan sebagai bagian angkatan kerja di seluruh masyarakat, termasuk bagaimana membantu keluarga dan ekonomi tingkat lokal. Ini telah memperluas pemahaman tentang manfaat sosial dan ekonomi dalam kesetaraan gender.

Berkat upaya-upaya ini, semakin banyak perempuan yang secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk bekerja dan berkontribusi secara finansial meskipun norma sosial menyatakan sebaliknya. Organisasi tersebut merefleksikan perubahan ini dan mengatakan, “Sekarang saya pikir telah terjadi perubahan, karena Anda benar-benar melihat para perempuan datang menemui kami dan berkata, ‘Saya ingin bekerja. Saya ingin keluar. Saya ingin mencapai sesuatu.’”

Mendukung partisipasi para penyintas dalam advokasi dan proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal

Salah satu elemen penting dari strategi AMAEP adalah keterlibatan para penyintas itu sendiri dalam inisiatif advokasi. Hal ini tidak hanya memperkuat suara para penyintas tetapi juga mendorong perubahan sistemik yang mendukung hak asasi manusia dan kesetaraan gender, terutama dalam kebijakan lokal.

Kesaksian langsung dan advokasi untuk perubahan legislatif

Para penyintas secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan advokasi, seperti sesi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini, di mana mereka dapat berbagi pengalaman pribadi. Kesaksian mereka sangat berpengaruh karena menyoroti isu-isu yang spesifik yang dihadapi oleh para penyintas dan mendorong otoritas lokal serta pejuang hak asasi manusia untuk mengambil tindakan nyata. “Ketika kami meningkatkan kesadaran, [para penyintas] datang untuk berpartisipasi untuk menjadi saksi…[Baru-baru ini] kami meningkatkan kesadaran tentang perdagangan manusia dan imigrasi. Mereka semua datang. Mereka menghadiri acara peningkatan kesadaran dan mereka sendiri berbicara di hadapan mimbar hak-hak asasi manusia yang hadir…. Masing-masing menjelaskan perjuangan mereka.”

Bentuk partisipasi para penyintas ini juga meningkatkan tekanan untuk adanya reformasi legislatif dan kebijakan yang lebih protektif. Melalui kampanye advokasi, para penyintas dilibatkan dalam pengembangan dan pengesahan undang-undang yang lebih melindungi hak-hak perempuan dan memerangi KBG. Peran mereka juga memperkuat mekanisme pemantauan dan akuntabilitas dengan mendorong pemerintah daerah dan pejuang masyarakat sipil untuk meningkatkan layanan dan dukungan bagi para penyintas.

Kompensasi finansial untuk kesaksian publik

AMAEP menyadari bahwa tidak mudah bagi para penyintas untuk berbagi kisah mereka secara terbuka guna meningkatkan kesadaran. Mereka juga mengakui bahwa kesaksian publik bukan hanya wujud tindakan keberanian, tetapi juga cara ampuh untuk mengendalikan narasi mereka dan memberikan kontribusi untuk tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa kompensasi finansial yang memadai untuk waktu, beban emosional, dan kekuatan dari kegiatan ini perlu menjadi bagian dari pendekatan yang berpusat pada penyintas. Organisasi ini menindaklanjuti komitmen ini dengan memberikan kompensasi kepada para penyintas atas waktu mereka, biaya logistik seperti perjalanan dan penggunaan alat komunikasi, serta beban emosional yang ditanggung karena menghidupkan kembali pengalaman traumatis demi perubahan sosial.

Memperkuat perwakilan politik perempuan

Bagian dari strategi jangka panjang AMAEP mencakup kampanye untuk memilih kandidat perempuan untuk jabatan politik tingkat lokal. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran perempuan dalam ruang pengambilan keputusan guna memengaruhi kebijakan publik, termasuk kebijakan yang bertujuan untuk menangani KBG. Tujuan utama lain dari strategi ini adalah untuk meningkatkan perwakilan politik para penyintas guna mendukung pengesahan undang-undang yang lebih baik untuk mengatasi KBG. Mereka menggunakan model inklusif dan partisipatif untuk lebih memusatkan perhatian pada perempuan dan para penyintas sebagai agen perubahan di ruang sosial dan legislatif.

Kepemimpinan Penyintas

Para penyintas tidak hanya menerima dukungan di AMAEP—mereka memainkan peran kunci dalam merancang dan mengimplementasikan program di organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, para penyintas menjadi pemimpin dan agen perubahan di komunitas mereka melalui keterlibatan dalam program AMAEP. Organisasi tersebut menyatakan, “Para perempuan [yang menerima dukungan ini] menjadi titik fokus di lingkungan mereka. Ketika mereka melihat perempuan korban kekerasan, mereka merujuk ke organisasi mereka. Mereka bahkan memberikan dukungan langsung, mendampingi para perempuan ini seperti yang dilakukan organisasi kepada mereka.”

Berkembangnya para penyintas hingga mampu melaksanakan peran kepemimpinan dapat terwujud dengan adanya lingkungan yang saling membantu, di mana para penyintas dapat menerima dan menawarkan dukungan. Hal ini menciptakan siklus solidaritas dan pemberdayaan bersama. Para penyintas menjadi panutan bagi perempuan lain yang menjadi korban kekerasan dengan menunjukkan apa yang mungkin dilakukan, mengatasi berbagai hambatan, dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar.

Model kepemimpinan ini juga memperkuat ketahanan komunitas karena para penyintas yang didukung oleh rekan-rekan mereka akan memainkan peran langsung dalam mengubah pola pikir dan praktik di dalam komunitas mereka terkait dengan KBG. Dukungan antar penyintas merupakan strategi pembangunan kekuatan kolektif yang memberikan dampak dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Memahami Konteks Kerugian Ekonomi

Keterlibatan yang bermakna dan bijaksana merupakan landasan keberhasilan AMAEP. Organisasi ini dengan cermat menyesuaikan intervensi, pesan-pesan yang dibawa, dan strategi mereka agar selaras dengan realitas konteks sosial, ekonomi, dan agama secara khusus. Sebagai agama resmi di Mauritania, Islam secara signifikan memengaruhi struktur sosial dan ekspektasi budaya. Organisasi ini mempertimbangkan hal tersebut dalam praktiknya untuk memastikan efektivitas dan relevansi kerjanya. Faktor-faktor utama berikut membentuk pola pikir bagaimana para penyintas mengalami kerugian ekonomi:

Norma gender yang mengakar kuat ikut memengaruhi kendali ekonomi
Hak dan perlindungan yang terbatas, baik dalam hukum maupun praktik
Peningkatan risiko kekerasan oleh pasangan intim berdasarkan kelas sosial, etnis, status migrasi, dan status hubungan

Norma gender yang mengakar kuat ikut memengaruhi kendali ekonomi

AMAEP mengamati bahwa norma-norma patriarki memainkan peran utama dalam dinamika hubungan yang berkaitan dengan ekonomi di Mauritania, yang mendorong peran gender tradisional bagi laki-laki dan perempuan. Peran-peran ini memperkuat kendali ekonomi laki-laki atas pasangan mereka dan membatasi kemandirian keuangan perempuan serta kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya ekonomi secara independen.

AMAEP menyatakan bahwa ada dua bentuk kerugian ekonomi sangat umum terjadi dalam pernikahan. Pertama, ketika perempuan yang sudah menikah dilarang bekerja atau bersekolah. Kedua, ketika seorang suami meskipun memiliki sumber daya keuangan yang cukup, “menolak untuk merawat istri atau anak-anaknya.” Organisasi tersebut mencatat bahwa bentuk-bentuk kerugian ekonomi ini sulit diatasi dan bahkan lebih terasa bagi perempuan migran atau bagian dari kelompok etnis minoritas. Perempuan-perempuan ini menghadapi bentuk diskriminasi ganda, yakni berdasarkan jenis kelamin dan etnisnya.

Organisasi tersebut menjelaskan lebih lanjut: “Masih ada hambatan sosial yang terus berlanjut, karena pemikiran ini dipelajari semenjak kanak-kanak. Misalnya, di dalam rumah tangga dengan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, mereka diberi tahu sejak usia dini: ‘Dia perempuan. Dia harus mengurus ini dan itu. Kamu laki-laki. Kamu harus melakukan ini dan itu.’ … Jika Anda tumbuh dengan pemikiran ini, maka tidak mudah untuk menghilangkannya dari pikiran Anda.” AMAEP berkomentar bahwa ekspektasi peran sosial yang kaku ini juga mempersulit para penyintas untuk mencari dukungan ketika mereka menjadi korban kekerasan oleh pasangan intim.

Hak dan perlindungan yang terbatas, baik dalam hukum maupun praktik

Penerapan hukum yang lemah dan akses yang terbatas terhadap keadilan bagi para penyintas

Meskipun Mauritania memiliki beberapa undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dan memerangi KBG, AMAEP mencatat bahwa undang-undang tersebut tidak diterapkan secara konsisten atau memadai. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual sering kali tidak memiliki akses ke sistem hukum yang adil dan efektif. Perlindungan hukum terbatas, dan para penyintas sering kali menghadapi hambatan administratif, stereotip gender, atau kurangnya sumber daya dan dukungan untuk bisa mengakses keadilan. Situasi ini memburuk di daerah pedesaan dan bagi perempuan migran, di mana kurangnya akses ke layanan hukum dan mekanisme dukungan membuat upaya memerangi kekerasan ekonomi dan sosial menjadi lebih sulit.

Interpretasi terhadap agama Islam memengaruhi hukum dan norma sosial yang berkaitan dengan KBG

Di Mauritania, interpretasi Islam memiliki pengaruh besar pada hukum dan norma sosial yang berkaitan dengan KBG. Ini dapat menjadi sisi yang melindungi perempuan dan juga menjadi hambatan bagi kemajuan dalam perlindungan hukum, tergantung pada bagaimana prinsip-prinsip agama tadi dipahami dan diterapkan dalam kaitannya dengan KBG. AMAEP tanpa henti terus mengadvokasi untuk mengadopsi hukum yang melindungi dan mendukung penyintas KBG, terutama karena Mauritania belum mengadopsi hukum nasional tentang kekerasan berbasis gender.[2] Karena sistem hukum Mauritania didasarkan pada kombinasi hukum perdata Prancis dan hukum Syariah maka perdebatan tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum dapat menjadi hal yang sangat sensitif. Interpretasi Islam yang berbeda memainkan peran utama bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. Oleh karenanya, interpretasi yang keliru atau terbatas dapat menghambat kemajuan.

AMAEP menjelaskan: “Dalam hal politik, kita selalu melihat sisi hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan…. Tetapi sebagian orang tidak memahami interpretasinya dengan baik dan mengatakan bahwa itu adalah Islam, padahal sebenarnya Islam memberikan hak penuh kepada perempuan. Kita memiliki hak yang sama seperti ayah kita. Dalam Islam, perempuan harus dihormati dan tidak boleh diperlakukan dengan buruk. Tetapi sebagian orang menafsirkan Islam dengan cara mereka sendiri, yang mana bisa menciptakan hambatan.”

Menurut AMAEP, masalah utama terletak pada bagaimana interpretasi budaya atau agama tertentu membatasi pemahaman tentang hak-hak perempuan dan akses mereka terhadap keadilan, terlepas dari prinsip-prinsip dasar Islam yang menjamin penghormatan dan martabat mereka. Bagi AMAEP, perjuangan untuk keadilan gender melibatkan pendidikan berkelanjutan dan dialog terbuka seputar interpretasi Islam yang benar yakni yang bertujuan untuk mendukung hak-hak perempuan sambil menghormati nilai-nilai agama masyarakat Mauritania.

Ketidaksetaraan akses terhadap hak dan sumber daya ekonomi

Meskipun Mauritania memiliki beberapa undang-undang yang mendorong kesetaraan gender, AMAEP mencatat bahwa perlindungan yang penting ternyata tidak ada dalam kode hukum Mauritania sehingga memperkuat ketidaksetaraan ekonomi. Misalnya, hanya laki-laki yang secara hukum diakui sebagai kepala rumah tangga. Ini berarti bahwa hanya laki-laki yang dapat menerima tunjangan anak dan subsidi negara lainnya untuk keluarga dan menjadikan perempuan bergantung pada suami mereka untuk mengikuti prosedur administrasi terkait keluarga.

Selain itu, tidak adanya undang-undang yang menentang diskriminasi berbasis gender membuat perempuan mendapat upah yang tidak setara dan akses yang tidak setara pula terhadap pinjaman bank dan pekerjaan.[3] Gabungan antara faktor struktural dan sosial ini membentuk dasar strategi yang komprehensif bagi AMAEP, yakni dengan menggabungkan advokasi kebijakan, dukungan ekonomi untuk penyintas, dan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Peningkatan risiko kekerasan oleh pasangan intim berdasarkan kelas sosial, etnis, status migrasi, dan status hubungan

AMAEP mengamati tingkat kekerasan oleh pasangan intim yang lebih tinggi di antara kelompok-kelompok yang menghadapi bentuk diskriminasi atau ketidakamanan tambahan dan yang kurang memiliki akses terhadap dukungan, contohnya perempuan migran. Menurut organisasi tersebut, perempuan migran pada khususnya “umumnya tidak mengetahui hak-hak mereka, dan tidak mengetahui bahwa ada hukum dan norma yang melindungi migran.” Mereka mencatat bahwa perempuan migran yang menikah dengan warga negara Mauritania sering kali diberitahu bahwa mereka tidak bisa mendapat dukungan untuk kasus kekerasan karena status imigrasi mereka.

Kelompok lain yang cenderung mengalami tingkat kekerasan oleh pasangan intim yang lebih tinggi adalah perempuan dari etnis minoritas tertentu yang “menghadapi masalah terkait kelas sosial dan pendidikan.” Organisasi tersebut mencatat bahwa akses pendidikan dan pendapatan yang terbatas bagi perempuan-perempuan ini tidak hanya dapat meningkatkan risiko mereka menjadi korban kekerasan oleh pasangan intim, tetapi juga membatasi peluang yang tersedia untuk membangun kemandirian ekonomi dan keamanan.

Pendekatan AMAEP mempertimbangkan berbagai faktor sosial-ekonomi, budaya, dan hukum ini untuk mengembangkan program yang disesuaikan guna mengatasi ketidakamanan ekonomi para penyintas dan membangun kekuatan kolektif mereka dalam menghadapi struktur kekuasaan yang tidak setara. Pendekatan kontekstual dan inklusif ini sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan akan efektif dan menghormati realitas budaya dan agama masyarakat setempat.

Catatan

Kutipan langsung sedikit diedit untuk menyesuaikan gaya dan alur.
World Bank Group, “Laporan tentang situasi ekonomi di Mauritania: Masa depan yang lebih baik: Mempercepat pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi perempuan,” 2021, 27, https://documents1.worldbank.org/curated/en/961341622141230195/pdf/Rapport-sur-la-Situation-Economique-en-Mauritanie-Un-Meilleur-Avenir-Accelerer-la-Relance-Economique-en-Misant-sur-le-Potentiel-Femmes.pdf.
World Bank Group, “Laporan tentang situasi ekonomi di Mauritania,” 29.