Da Hawwa Lur – FreeFrom

Tentang Organisasi Kontak dan Wilayah Layanan Keberhasilan dan Dampak Solusi Inovatif untuk Keamanan Ekonomi bagi Penyintas Kekerasan oleh Pasangan Intim Kepemimpinan Penyintas Memahami Konteks Kerugian Ekonomi

Tentang Organisasi

Negara

Pakistan

Jumlah penyintas yang dilayani dalam satu tahun

101 – 500

Bahasa

Inggris Urdu

Kelompok yang paling umum dilayani

Anggota komunitas LGBTQIA+ Komunitas pedesaan Perempuan

Jenis Organisasi

Organisasi nirlaba atau non-pemerintah (LSM)

Model Program

Respons krisis secara holistik Keadilan ekonomi berbasis hak Perolehan penghasilan yang berpusat pada penyintas Perubahan sistematik melalui kemitraan strategis Transformasi norma dan narasi sosial melalui pembangunan komunitas

Kontak dan Wilayah Layanan

Wilayah Pelayanan

Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Keberhasilan dan Dampak

“Kami sangat sukses membangun komunitas dan ruang aman bagi perempuan. Sekarang misalnya, jika kami tidak lagi bekerja di suatu komunitas, kami tahu bahwa ada ruang dan lingkaran perempuan di sana. Ada ruang di mana mereka sekarang dapat benar-benar membicarakan isu-isu tersebut.”[1]

Da Hawwa Lur membantu para penyintas untuk mengambil alih kendali masa depan keuangan mereka, membekali mereka dengan keterampilan praktis, menghubungkan mereka dengan sumber daya, dan mendukung upaya advokasi yang transformatif untuk membantu orang lain di komunitas mereka.

Membangun komunitas yang aman dan sejahtera bagi para penyintas

Organisasi ini bekerja sama dengan para penyintas untuk membantu menciptakan ruang di mana para penyintas dapat membicarakan masalah mereka dan saling mendukung satu sama lain. Solidaritas sesama penyintas memicu perubahan yang kuat. Di saat perempuan mulai terbuka, mereka menemukan kepercayaan diri untuk berbagi cerita dan berani mengambil tindakan, termasuk mulai mencari bantuan hukum yang layak mereka dapatkan.

Advokasi kebijakan yang dipimpin oleh penyintas

Da Hawwa Lur telah mendorong berbagai capaian legislatif yang inovatif dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari undang-undang anti-pelecehan hingga undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak bagi pekerja rumahan. Rahasia kesuksesan mereka adalah pendekatan yang dipimpin oleh penyintas: “[Kebijakan] ini hanya mungkin karena para pekerja rumahan perempuan sangat terlibat dalam keseluruhan proses,” kata organisasi tersebut.

“Kami bukanlah pihak yang berbicara atas nama mereka [atau] berdialog dengan para anggota parlemen,” tegas Da Hawwa Lur. “Advokasi kebijakan tidak akan berdampak apapun kecuali jika para perempuan itu sendiri yang berbicara. Jadi para perempuan itu yang akan menjadi pemimpin. Mereka berbicara tentang isu-isu yang mereka hadapi. Mereka berbicara tentang masalah kesehatan dan pelecehan yang mereka hadapi di tangan si perantara.”

Solusi Inovatif untuk Keamanan Ekonomi bagi Penyintas Kekerasan oleh Pasangan Intim

“Kami menyadari bahwa banyak perempuan melakukan hal [prakarya] luar biasa tetapi mereka tidak memiliki akses ke pemasaran lebih luas. Akses mereka hanya terbatas pada pasar lokal, pasar pedesaan di mana produk tersebut dijual dengan harga hampir $1. Mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk membuat satu barang, dan itu hanya akan terjual seharga $1 atau $2.”

Tentang Program

Da Hawwa Lur memanfaatkan teknologi untuk memperkuat keamanan ekonomi para penyintas melalui Program Pelatihan Pengembangan Keterampilan Digital bagi perempuan pekerja rumahan di wilayah barat laut Pakistan dari tahun 2018 hingga 2019. Melalui inisiatif advokasi bersama dengan para pekerja rumahan, organisasi tersebut menyadari bahwa banyak dari para pengusaha ini—termasuk para penyintas—tidak dapat mengakses pelanggan untuk produk kerajinan tangan mereka di luar pasar lokal sehingga membatasi tingkat pendapatan mereka.

Da Hawwa Lur mengatasi kesenjangan ini dengan merancang dan memberikan pelatihan yang disesuaikan tentang penggunaan teknologi, literasi digital, dan perdagangan elektronik. Hal ini memungkinkan para pengusaha rumahan ini untuk memperkuat kehadiran bisnis mereka secara daring, menjangkau pelanggan baru, dan tidak perlu melalui perantara dalam penjualan daring langsung. Teknologi ini telah mengubah bisnis para penyintas dan memaksimalkan keuntungan mereka, sebagai langkah penting menuju keamanan finansial.

Pengembangan Program dan Strategi Utama

Da Hawwa Lur mengidentifikasi strategi-strategi berikut sebagai hal yang penting untuk keberhasilan Program Pelatihan Pengembangan Keterampilan Digital:

Kreativitas dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta
Pendekatan yang berorientasi pada komunitas
Kemitraan untuk memberikan dukungan menyeluruh

Kreativitas dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta

Organisasi ini mengubah komponen inti program mereka dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap kebutuhan peserta. Pada akhirnya, kreativitas dan kemauan mereka untuk berinovasi mendorong keberhasilan program tersebut.

Menemui para penyintas di tempat mereka berada

Kelompok penyintas pertama—perempuan pedesaan berusia akhir tiga puluhan hingga akhir empat puluhan—tidak familiar dengan komputer dan memiliki tingkat literasi yang terbatas. Ini berarti instruksi dasar pada pelatihan keterampilan komputer harus disesuaikan.

“Kami harus mulai dari awal,” Da Hawwa Lur berkomentar, “kami memberi tahu mereka apa itu mouse, apa itu CPU, dan kami harus menerjemahkan semuanya, seperti ‘mouse,’ ke dalam bahasa Urdu.” Organisasi menggunakan cara-cara inovatif untuk melanjutkan pelatihan, menggunakan bantuan gambar, alat bantu visual, dan pembelajaran praktek yang terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta.

Menyediakan akses ke peralatan beserta programnya

Setelah beberapa bulan, para peserta program tersebut menyatakan minat untuk mengunggah produk mereka secara daring. Akan tetapi mereka tidak memiliki akses ke listrik, internet, komputer, atau laptop. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Da Hawwa Lur mendirikan sebuah ruang (Pusat Inkubasi) di kantor mereka sebagai tempat para penyintas untuk dapat menggunakan peralatan dan mendapatkan bantuan dalam mengunggah materi mereka dan meneliti tren baru.

Mendekatkan program kepada para penyintas

Setelah Pusat Inkubasi beroperasi, Da Hawwa Lur menyadari bahwa banyak penyintas kesulitan mencapai lokasi tersebut. Beberapa peserta perempuan tidak diizinkan meninggalkan desa mereka, sementara yang lain tidak dapat mengambil cuti karena tanggung jawab lain di rumah. Sebagai respons dan berkat bantuan seorang mantan peserta program yang setuju untuk mengadakan pelatihan di rumahnya, organisasi membawa program langsung kepada para penyintas, dengan mendirikan tempat di desa di mana banyak peserta berada.

Perubahan strategi ini terbukti membuahkan hasil: karena mantan peserta program tersebut adalah tetangga yang dipercaya di komunitas, para laki-laki di desa mengizinkan istri dan putri mereka untuk mengikuti pelatihan. Da Hawwa Lur mengenang: “Kami memastikan kami dapat mengakomodasi sebanyak mungkin perempuan, tetapi tentu saja ada banyak anak perempuan yang sangat ingin mengikuti pelatihan ini. Kami melihat banyak dari mereka bahkan berdiri di depan pintu hanya karena mereka ingin belajar. Kami juga kekurangan tempat. Tetapi itulah yang membuat kami memindahkan pelatihan kami ke desa tersebut agar perempuan memiliki akses yang lebih mudah.”

Pendekatan yang berorientasi pada komunitas

Keberhasilan program ini juga berakar dari keterlibatan yang mendalam dan penuh hormat dengan para penyintas dan komunitas lokal.

Kolaborasi dengan tokoh-tokoh sentral komunitas yang tepercaya

Da Hawwa Lur mencatat bahwa di banyak komunitas di pedesaan, perempuan lanjut usia tertentu berperan sebagai mediator antara pasangan, makcomblang, atau guru agama. Perempuan-perempuan ini adalah figur yang dipercaya dan rumah mereka dianggap sebagai tempat yang aman bagi semua perempuan untuk datang tanpa batasan. Pelaksanaan program melalui titik-titik rujukan ini dan di dalam rumah mereka akan membuka jalan yang dibutuhkan untuk membantu organisasi membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara anggota komunitas.

Program yang dipimpin oleh penyintas

Pelatihan tersebut dipandu oleh pelatih profesional dan penyintas dari komunitas lokal yang memiliki sertifikasi di bidang yang sesuai dengan modul pelatihan. Ini meningkatkan keterlibatan komunitas dan memperkuat kapasitas program di luar apa yang dapat disediakan oleh Da Hawwa Lur sendiri.

Kemitraan untuk memberikan dukungan menyeluruh

Kemitraan telah memungkinkan Da Hawwa Lur untuk menyediakan layanan pelengkap bagi para penyintas, mendukung mereka di bidang lain dalam kehidupan mereka seiring mereka meneruskan membangun keamanan ekonomi. Layanan-layanan ini meliputi:

Menawarkan layanan psiko-legal kepada para penyintas melalui lembaga mitra untuk menangani masalah-masalah seperti warisan, pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, serta konseling medis.
Memfasilitasi rujukan ke tempat penampungan swasta tingkat daerah.
Mendukung para penyintas dengan tingkat literasi rendah untuk mengembangkan rencana usaha dengan membantu mereka mengajukan permohonan hibah dari lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan usaha kecil.

Kepemimpinan Penyintas

“Yang paling kami yakini adalah bahwa Anda belajar dan berkembang melalui pengalaman Anda sendiri. Dan itulah mengapa kami lebih memilih perempuan dan anak perempuan dari komunitas ini daripada perempuan dan anak perempuan yang berpendidikan tinggi atau berpengalaman di lingkungan profesional, karena hal itu akan memandu bagaimana kami harus merancang program dan merencanakan langkah kami di masa depan.”

Da Hawwa Lur mengakui bahwa sebagian besar keberhasilan mereka berkat keterlibatan para penyintas dari komunitas tempat mereka bekerja, baik dalam pengambilan keputusan maupun kegiatan sehari-hari. Dewan organisasi terdiri dari para penyintas pernikahan dini, pernikahan paksa, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tim mereka juga terdiri dari perempuan cisgender penyintas dari komunitas pedesaan dan transpuan yang bergabung dengan organisasi setelah menerima layanan dukungan psiko-legal.

Memahami Konteks Kerugian Ekonomi

Program dan kegiatan Da Hawwa Lur dirancang untuk menangani berbagai bentuk kerugian ekonomi dan kekerasan berbasis gender yang marak terjadi di pedesaan barat laut Pakistan. Organisasi mengamati bahwa norma-norma sosial budaya yang kaku dan kepercayaan lama tentang gender dan seksualitas memengaruhi apa yang terjadi dan peluang yang diberikan kepada perempuan, anak perempuan, dan individu transgender di provinsi mereka. Faktor-faktor utama berikut membentuk bagaimana para penyintas mengalami kerugian ekonomi di wilayah mereka:

Norma gender dan agama memengaruhi tingkat literasi perempuan dan akses terhadap sumber daya ekonomi
Adat tertentu membatasi pergerakan dan kemandirian ekonomi perempuan cisgender
Individu transgender menghadapi kekerasan dan kerugian ekonomi meskipun telah ada undang-undang perlindungan

Norma gender dan agama memengaruhi tingkat literasi perempuan dan akses terhadap sumber daya ekonomi

Kepercayaan patriarki dari negara tetangga berdampak pada akses perempuan dan anak-anak perempuan terhadap pendidikan

“Wilayah kami berbatasan dengan Afganistan, dan [pengaruh dari kelompok politik fundamentalis] berdampak langsung pada wilayah kami,” kata Da Hawwa Lur. “Pola pikir serupa juga ada di komunitas kami, di mana pendidikan anak perempuan dianggap menentang agama atau tidak sesuai dengan norma kami.” Pembatasan ini semakin memperburuk tingkat literasi perempuan yang sudah rendah di provinsi tersebut.[2]

Tingkat literasi yang rendah berdampak negatif terhadap keamanan ekonomi para penyintas

Tingkat literasi yang rendah memengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan mencegah mereka memperoleh dokumen penting seperti Kartu Identitas Nasional. Menurut Da Hawwa Lur, dokumen ini sangat penting untuk mendapatkan program bantuan pemerintah, rekening bank, dan layanan lainnya.

Adat tertentu membatasi pergerakan dan kemandirian ekonomi perempuan cisgender

Tradisi patriarki menjebak para penyintas dalam ketidakamanan ekonomi

“Bekerja dengan para penyintas… kami menemukan bahwa hampir setiap perempuan yang ingin meninggalkan pasangan atau rumah tangga yang toksik membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum membuat keputusan akhir karena ketidakamanan ekonomi,” kata Da Hawwa Lur. Organisasi tersebut mencatat bahwa “perempuan dari daerah pedesaan khususnya telah mengalami kekerasan oleh pasangan intim dan KDRT bersamaan dengan praktik budaya mas kawin dan swara—menikahkan anak perempuan kepada keluarga lain untuk menyelesaikan konflik yang diciptakan oleh laki-laki.” Selain itu, Da Hawwa Lur juga mengamati berlanjutnya praktik patriarki lainnya, seperti membatasi jenis ruang yang boleh dimasuki perempuan dan merampas hak waris perempuan.

Adat istiadat keluarga dan komunitas membatasi pergerakan dan kebebasan finansial perempuan cisgender

Da Hawwa Lur berkomentar: “Di [wilayah ini], struktur keluarga adalah keluarga besar di mana suami dan istri tinggal bersama anggota keluarga besar lainnya.… Ibu mertua memiliki segala macam kekuasaan untuk mengendalikan seorang perempuan dalam hal keuangan, dalam hal apa pun yang ingin dia kenakan, dalam hal ke mana pun dia ingin pergi. Jadi si menantu harus meminta izin kepada ibu mertuanya apakah dia diizinkan untuk keluar, apakah dia bahkan diizinkan untuk pergi ke rumah ibunya, apakah dia diizinkan untuk bertemu dengan seseorang.”

Pekerja rumahan tidak memiliki kendali atas keuangan mereka sendiri

Karena para pekerja rumahan sering kali tidak memiliki sarana atau izin untuk pergi ke pasar untuk menjual produk mereka, maka umumnya mereka menerima pembayaran dari perantara secara tunai—yang kemudian langsung diterima oleh pasangan mereka. Atau mereka menjual produk dari rumah mereka sendiri dan uangnya dikumpulkan oleh pasangan mereka atau laki-laki dalam keluarga. “Sejujurnya, perempuan merasa sangat rentan. Menurut saya, hal itu sudah sangat tertanam dalam diri perempuan di wilayah kami sehingga uang yang mereka hasilkan adalah uang untuk pasangan mereka,” kata Da Hawwa Lur.

Individu transgender menghadapi kekerasan dan kerugian ekonomi meskipun telah ada undang-undang perlindungan

Da Hawwa Lur menunjukkan bahwa para transgender di provinsi mereka menghadapi tantangan tersendiri untuk mendapatkan hak-hak dan keamanan ekonomi mereka.

Perundang-undangan gagal melindungi para transgender di Pakistan.

Pada tahun 2018, Pakistan mengesahkan undang-undang yang memberikan hak kepada warganya untuk diakui sesuai dengan identitas gender yang mereka persepsikan sendiri, “yang sesuai atau tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.”[3] Undang-undang tersebut memungkinkan individu untuk mendaftarkan identitas gender mereka pada dokumen resmi seperti Kartu Identitas Nasional, SIM, dan paspor. Selain itu, undang-undang tersebut melarang diskriminasi terhadap para transgender dalam memperoleh harta benda sebagaimana diatur dalam hukum warisan.[4]

Terlepas dari undang-undang ini, para transgender—terutama banyak transpuan di barat laut Pakistan—terus mengalami penindasan, kekerasan, dan pembunuhan demi kehormatan.[5] Terlebih lagi, pada tahun 2023, Pengadilan Syariat Federal memutuskan bahwa ketentuan undang-undang tahun 2018 ini “tidak Islami,” yang makin menstigmatisasi komunitas transgender di Pakistan.[6]

Stigma terhadap transpuan mengaburkan kekerasan oleh pasangan intim

“Dalam hal kekerasan [oleh pasangan intim]… hal itu juga sangat umum terjadi di komunitas transgender—khususnya transpuan,” komentar Da Hawwa Lur. “Karena mereka tidak bisa benar-benar membicarakan pasangan mereka, mereka hidup dalam persembunyian. Hubungan mereka sangat rahasia. Mereka tidak bisa secara terbuka membicarakan jenis kekerasan yang mereka hadapi dengan keluarga mereka atau siapa pun di sekitar mereka. Jadi saya kira mereka adalah yang paling rentan saat ini dalam hal kontrol ekonomi atau kekerasan dari pasangan mereka.”

Catatan

Kutipan langsung sedikit diedit untuk menyesuaikan gaya dan alur.
Biro Statistik Pakistan, “Tabel 12: Tingkat Melek Huruf, Pendaftaran dan Populasi Putus Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Pedesaan/Perkotaan, Sensus-2023,” Sensus Penduduk dan Perumahan Ketujuh – Hasil Terperinci, 2023, https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/population/2023/tables/table_12_national.pdf.
Undang-Undang Perlindungan Hak-Hak Transgender, No. 13 Tahun 2018, Lembaran Negara Pakistan, Edisi Khusus, 24 Mei 2018.
Undang-Undang Perlindungan Hak-Hak Transgender, No. 13 Tahun 2018 (Pakistan).
Gerakan Pemuda yang Berjaya, Rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia dan bentuk-bentuk intoleransi terkait: tindak lanjut dan implementasi Deklarasi dan Program Aksi Durban, pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Gerakan Pemuda yang Berjaya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Sesi ke-55, Butir Agenda 9, Dokumen PBB A/HRC/55/NGO/311 (21 Maret 2024) https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/048/37/pdf/g2404837.pdf; Human Rights Watch, Pakistan: Events of 2023, World Report 2024, New York, NY: Human Rights Watch, 2024, https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/pakistan.
Human Rights Watch, Pakistan: Peristiwa Tahun 2023.