Foundation for Lesbian, Bisexual, Queer, and Gender Non-Conforming Refugees (FLBQR)

Tentang Organisasi Kontak dan Wilayah Layanan Keberhasilan dan Dampak Solusi Inovatif untuk Keamanan Ekonomi bagi Penyintas Kekerasan oleh Pasangan Intim Kepemimpinan Penyintas Memahami Konteks Kerugian Ekonomi

Tentang Organisasi

Negara

Kenya

Jumlah penyintas yang dilayani dalam satu tahun

Kurang dari 20

Bahasa

Inggris

Kelompok yang paling umum dilayani

Anggota komunitas LGBTQIA+ Pengungsi, kaum migran, orang yang terlantar Perempuan

Jenis Organisasi

Akar rumput/Organisasi berbasis komunitas Organisasi nirlaba atau non-pemerintah (LSM) Organisasi yang dipimpin oleh sukarelawan

Model Program

Respons krisis secara holistik Keadilan ekonomi berbasis hak Perolehan penghasilan yang berpusat pada penyintas Transformasi norma dan narasi sosial melalui pembangunan komunitas

Kontak dan Wilayah Layanan

Email

flbqrfoundation@gmail.com

Wilayah Pelayanan

Nairobi, Kenya

Keberhasilan dan Dampak

“Sebagian besar penyintas yang telah mengikuti program kami menjadi sangat vokal di masyarakat dengan menyuarakan penolakan terhadap kekerasan dan semacamnya. Saya rasa itulah dampak yang terbesar.”[1]

Kerja FLBQR berakar pada pendekatan yang berpusat pada penyintas dengan menghadirkan respons menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan para penyintas, misalnya untuk pulih dari trauma, membangun kepercayaan dan harga diri, serta memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Memberikan dukungan kepada para penyintas yang sedang dalam krisis dan menyediakan jalan menuju kemandirian finansial

FLBQR menawarkan bantuan darurat bersamaan dengan program yang mendukung para penyintas dalam membangun stabilitas keuangan jangka panjang serta membantu mereka melepaskan diri dari siklus kekerasan. Salah satu klien adalah seorang pengungsi lesbian dan ibu dari dua anak, yang menerima ancaman dan mengalami kekerasan dari ayah anak-anak perempuannya, dan merasa takut akan keselamatan mereka. “Sangat sulit untuk pergi, akan tetapi FLBQR memberikan tempat perlindungan untuk tinggal,” kenangnya. Organisasi tersebut juga memberi bantuan pelatihan tentang cara membuat produk dan memberikan saran dalam hal pemasarannya. Saat ini dia telah membuat dan menjual perhiasan di pasar setempat untuk menghidupi anak-anak perempuannya.

Advokasi diri bagi penyintas

Banyak penyintas yang telah bekerja sama dengan FLBQR menjadi advokat bagi diri sendiri di komunitasnya, tempat kerja, dan dalam hubungan intim mereka. Perubahan secara pribadi ini terwujud melalui pelatihan oleh asisten pengacara yang membekali para penyintas dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka.

Mengurangi stigma dan menciptakan ruang aman bagi para penyintas dengan latar belakang dan pengalaman serupa

Selain membantu para penyintas mencapai kemandirian finansial, FLBQR telah membina ruang pemulihan di mana pengungsi LBQGNC (Lesbian, Biseksual, Queer, Non Konformis Gender) dapat bertemu satu sama lain dengan aman dan mendapatkan tempat curhat sementara dari kesulitan yang mereka hadapi.[2] “Program yang kami lakukan biasanya bersifat langsung dan para penyintas dapat bertemu orang lain di tempat yang aman. Selama proses pembuatan manik-manik [perhiasan] ini, pikiran mereka teralihkan dari [kesulitan yang dihadapi]. Pikiran mereka tidak terpusat pada apa yang telah mereka lalui.”

Organisasi tersebut menekankan bahwa ruang-ruang ini utamanya difasilitasi oleh para penyintas itu sendiri. Pendekatan ini “membangun percakapan, dan orang-orang jadi bisa terbuka melalui cerita mereka.” FLBQR lebih lanjut menjelaskan bahwa, “Komunitasnya sangat kecil dan orang-orang biasanya seperti, ‘Haruskah aku tetap menutupinya?’ Atau, mereka jarang berinteraksi dengan orang lain [karena] berbagai alasan seputar keamanan dan keselamatan mereka. [Percakapan tersebut] membangun komunitas.”

Solusi Inovatif untuk Keamanan Ekonomi bagi Penyintas Kekerasan oleh Pasangan Intim

“Tidak diragukan lagi bahwa stabilitas keuangan meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri seseorang untuk memperjuangkan apa yang benar atau bahkan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai seorang individu.”

Tentang Program

FLBQR memberikan dukungan secara menyeluruh bagi pengungsi LBQGNC, termasuk penyintas kekerasan oleh pasangan intim, yaitu dengan menangani kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Program mereka mencakup bantuan ekonomi untuk kebutuhan pokok serta pelatihan keterampilan vokasi dan dukungan pemasaran produk untuk kerajinan tangan seperti merajut, pembuatan perhiasan dan manik-manik serta menjahit. Dengan membekali peserta program dengan keterampilan praktis dan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan, FLBQR memperluas peluang ekonomi yang tersedia bagi para penyintas dengan mendukung perjalanan mereka menuju stabilitas jangka panjang.

“Para penyintas yang biasanya menghubungi kami adalah transpria, transpuan, atau orang-orang dengan berbagai ekspresi gender yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di pasar kerja pada umumnya,” kata organisasi tersebut. “Itulah mengapa sebagian besar dari mereka menginginkan pelatihan vokasi keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja dan juga keterampilan tangan yang tidak memerlukan pekerjaan formal, sehingga dapat memulai usaha kecil mereka sendiri.”

Program stabilitas ekonomi organisasi ini merupakan bagian dari pendekatan yang lebih luas yang berpusat pada penyintas, yang mencakup bantuan hukum, dukungan psikososial berkelompok, dan jejaring organisasi mitra yang peka dan mendukung kondisi khusus para pengungsi LBQGNC.

Pengembangan Program dan Strategi Utama

Organisasi tersebut mengidentifikasi strategi-strategi berikut yang menjadi kunci keberhasilan program mereka:

Kemitraan kolaboratif dengan berbagai macam organisasi
Pendekatan alternatif yang berpusat pada penyintas untuk keadilan dan pemulihan

Kemitraan kolaboratif dengan berbagai macam organisasi

Memenuhi kebutuhan dasar para penyintas melalui kemitraan organisasi

Kerja sama dengan berbagai lembaga LSM dan organisasi swasta sangat penting bagi keberhasilan FLBQR. Kemitraan ini mencakup kerja sama dengan organisasi LGBTQIA+ dan organisasi pengungsi setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas, yang meliputi makanan, perlengkapan mandi, dan fasilitas tempat tinggal. “Kami menyediakan paket makanan kepada para penyintas ketika mereka bergabung. Kami melihat bahwa ini memotivasi mereka untuk memulai perjalanan pemulihan mereka,” catat organisasi tersebut. Penyediaan kebutuhan pokok juga berfungsi sebagai titik awal untuk mengidentifikasi para penyintas dan menilai kebutuhan jangka panjang mereka, termasuk stabilitas keuangan mereka.

Memperluas jangkauan layanan yang tersedia melalui jejaring dukungan

Mitra-mitra lokal menyumbangkan keahlian mereka dalam berbagai pelatihan vokasi seperti kerajinan tangan, masalah pengungsi, dan konseling trauma. “Kolaborasi antarorganisasi, lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan dampak secara kolektif dan efektivitas layanan,” komentar FLBQR. “Berbagi sumber daya, keahlian, dan jaringan dapat menghasilkan dukungan yang lebih menyeluruh bagi penyintas dan upaya koordinasi yang lebih baik.”

Memastikan keselamatan pengungsi LBQGNC saat mengakses layanan

FLBQR juga harus menyeimbangkan pembangunan jejaring mitra pendukung yang menyeluruh bersamaan dengan keamanan para pengungsi LBQGNC. Ketika menghadapi situasi yang dapat menempatkan penyintas dalam risiko lebih besar, organisasi menggunakan kerangka hukum yang ada sebagai alat: “Misalnya, setiap orang di Kenya berhak atas layanan kesehatan terbaik. Jika kita memiliki penyintas KBG yang membutuhkan perawatan medis, kita akan membawanya ke pusat kesehatan yang menyediakan perawatan. Dalam banyak kasus, kita tidak akan mengungkapkan bahwa orang ini termasuk dalam komunitas LGBT. Kita fokus pada cara terbaik untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan ini…. Kita menggunakan pendekatan berbasis hak-hak asasi manusia.”[3]

Pendekatan alternatif yang berpusat pada penyintas untuk keadilan dan pemulihan

Penyintas yang juga pengungsi dengan identitas queer atau beragam gender menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait dalam mencari bantuan. Adanya kriminalisasi LGBTQIA+ di Kenya maupun pembatasan hak dan pilihan pengungsi semakin membahayakan keselamatan para penyintas ini.[4] “Bagi penyintas kekerasan oleh pasangan intim yang menghubungi kami, ada cara lain yang kami berikan untuk membantu mereka untuk mengakhiri, menjaga keselamatan, dan memberikan pemulihan [dalam kasus di mana] yang melibatkan polisi atau sistem hukum bukanlah pilihan terbaik karena alasan keselamatan atau preferensi pribadi,” kata FLBQR.

Oleh karena itu, organisasi ini memfokuskan pada pendekatan alternatif untuk menghindari terciptanya risiko tambahan bagi para penyintas. Pendekatan tersebut meliputi:

Menyediakan program bagi transpria dan individu non-konformis gender karena kelompok-kelompok ini sering kali terpinggirkan dari banyak program kekerasan oleh pasangan intim yang biasanya berfokus pada perempuan.

Memfasilitasi kelompok dukungan sesama di komunitas bagi para penyintas untuk berbagi pengalaman dan strategi menghadapi situasi dengan orang lain yang telah melalui pengalaman yang serupa.

Memberikan dukungan hukum melalui asisten pengacara di komunitas yang terlatih dan berpengalaman dalam pertolongan pertama psikososial.

Menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh staf atau pemimpin komunitas untuk menyelesaikan konflik tanpa melibatkan sistem hukum formal, sehingga memungkinkan para penyintas memiliki kendali lebih besar atas proses tersebut.

Kepemimpinan Penyintas

“Siapa yang lebih tahu cara menangani situasi selain orang yang pernah mengalaminya dan merasakan adanya kebutuhan? … Seperti yang saya katakan, salah satu alat yang kami gunakan adalah ‘saran terbaik dari penyintas,’ di mana seseorang yang sedang mengalaminya memberi tahu kami apa yang menurut mereka dapat membantu situasi mereka. Ini juga membantu kami dalam memberikan respons dan bantuan kepada para penyintas.”

FLBQR menjadikan persimpangan antara identitas queer dan status pengungsi sebagai inti dari identitas organisasinya. Hal ini memberikan mereka wawasan yang spesifik tentang kebutuhan khusus individu yang mereka layani. Para penyintas pengungsi yang beridentitas queer yang memimpin organisasi ini juga memegang berbagai posisi pengambilan keputusan utama, dan sebagian besar staf mereka juga merupakan pengungsi queer. Organisasi ini menghargai kemampuan para penyintas untuk memanfaatkan realitas hidup mereka untuk memberikan bantuan bagi penyintas lain dalam proses pemulihan dari trauma serta dalam memberikan keterampilan usaha yang praktis.

Memahami Konteks Kerugian Ekonomi

FLBQR beroperasi di lingkungan perkotaan besar di Kenya di mana banyak organisasi menangani kekerasan berbasis gender, tetapi para penyintas queer masih sering menghadapi stigma sosial dan kriminalisasi yang menyulitkan mereka untuk mengakses layanan atau bantuan umum dengan aman.[5] Hambatan sosioekonomi yang dihadapi oleh pengungsi di Kenya—yang sebagian besar berasal dari negara-negara tetangga, termasuk Uganda, Republik Demokratik Kongo, Somalia, dan Burundi—telah menciptakan tantangan tambahan bagi individu-individu ini dalam mencapai keamanan ekonomi.[6]

Faktor-faktor kunci berikut membentuk bagaimana para penyintas mengalami kerugian ekonomi dalam konteks khusus ini:

Para pengungsi menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda karena trauma migrasi paksa dan status hukum mereka
Hambatan sistemik yang tumpang tindih bagi pengungsi LBQGNC menciptakan risiko ekonomi tambahan dan menghambat akses ke pelayanan

Para pengungsi menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda karena trauma migrasi paksa dan status hukum mereka

Trauma dan hambatan dokumentasi mencegah pengungsi membangun stabilitas ekonomi

“Para pengungsi juga menghadapi trauma yang memaksa mereka meninggalkan rumah. Mereka bahkan tidak mampu memikirkan pada hal-hal lain seperti menyusun strategi seputar stabilitas keuangan mereka.” FLBQR menjelaskan bahwa ketidakpastian situasi pengungsi saat ini serta pengalaman pengungsian juga mempersulit upaya mereka menuju stabilitas jangka panjang: “Fakta bahwa negara suaka atau negara tuan rumah bukanlah rumah sebenarnya, membuat para pengungsi tidak merasakan adanya kebutuhan untuk membangun kehidupan secara permanen.”

Meskipun hukum di Kenya memberikan hak kerja kepada pengungsi, FLBQR mengamati bahwa dalam prakteknya sangat sulit bagi pengungsi untuk mengakses dokumen penting seperti izin kerja yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan formal. Bagi pencari suaka yang belum diakui secara resmi sebagai pengungsi, hal ini bahkan lebih sulit: “Anda bisa menghabiskan 10 tahun sebagai pencari suaka tanpa mendapatkan izin kerja,” kata FLBQR. Organisasi tersebut mencatat bahwa izin kerja sangat penting bagi individu untuk mencari pekerjaan dan berupaya mencapai stabilitas keuangan.

Para pelaku kekerasan memanfaatkan kurangnya perlindungan bagi para pengungsi

“Eksploitasi terjadi pertama-tama karena status pengungsi mereka, di mana pasangan mereka tahu bahwa orang ini tidak sepenuhnya dilindungi oleh hukum. Mereka juga mengetahui hambatan yang ditimbulkan oleh status pengungsi karena Anda tidak memiliki izin kerja,” demikian pengamatan FLBQR. “Jika Anda memiliki pasangan, dalam hal ini, mungkin warga negara setempat, mereka dapat memanfaatkan Anda secara finansial karena bagi mereka sebagai warga negara, mereka merasa memiliki akses ekonomi yang lebih besar di negara mereka.”

Hambatan sistemik yang tumpang tindih bagi pengungsi LBQGNC menciptakan risiko ekonomi tambahan dan menghambat akses ke pelayanan

Kriminalisasi dan diskriminasi menciptakan berbagai hambatan terhadap keselamatan dan keamanan ekonomi

Para LGBTQIA+ secara hukum dikriminalisasi di Kenya dan dengan demikian para penyintas beridentitas queer dan beragam gender memiliki status rentan dan tidak terlindungi, termasuk dalam hubungan pasangan intim.[7] FLBQR mengamati, “Ketika menyangkut kekerasan dalam hubungan pasangan intim, melaporkan kasus-kasus tersebut ke polisi menjadi rumit karena jika Anda seorang wanita lesbian, misalnya. Anda tidak akan pergi ke polisi yang bisa saja menuntut Anda atas tuduhan homoseksualitas, lalu melapor, ‘Pacar saya memukuli saya,’ sebab Anda juga berisiko mengkriminalisasi diri sendiri. Sebagian besar kasus tidak dilaporkan sehingga baik pasangan maupun para penyintas tersebut harus menjalani proses pemulihannya sendiri.”

Selain itu adanya stigma sosial dan diskriminasi terhadap kaum LGBTQIA+ “mencegah para penyintas untuk mencari bantuan, mengakses layanan, atau mengungkapkan pengalaman mereka, sehingga menghambat intervensi dan bantuan yang efektif,” kata FLBQR. Mereka menjelaskan bahwa kesenjangan dalam perlindungan hukum dan kebijakan khusus untuk pengungsi LBQGNC berarti bahwa para penyintas kekerasan oleh pasangan intim sering menghadapi “tantangan hukum dan dokumentasi yang menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sumber daya keuangan.” Hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya akses ke pekerjaan secara formal atau program bantuan keuangan, menghambat kebebasan finansial dan menciptakan hambatan tambahan terhadap keamanan ekonomi jangka panjang.

Diskriminasi terhadap kaum LBQGNC diperkuat baik oleh para pemimpin agama maupun oleh pemerintah

“Kerangka hukum yang mengatur operasional kami telah mempersulit penyediaan program bagi orang-orang yang membutuhkannya,” kata FLBQR. Mereka menjelaskan bahwa norma-norma agama Kristen membatasi kemampuan dan kemauan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada organisasi yang bekerja dengan komunitas LGBTQIA+: “Kami juga melihat para pemimpin agama hadir untuk mengutuk homoseksualitas. Ini berarti pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk membantu program-program tersebut.”

Catatan

Kutipan langsung sedikit diedit untuk menyesuaikan gaya dan alur.
Singkatan “LBQGNC” sebagai Lesbian Biseksual Queer dan Non Konformis Gender digunakan ketika merujuk pada individu yang menjadi sasaran kerja sama organisasi, sedangkan “LGBTQIA+” digunakan ketika merujuk pada kelompok yang lebih umum.
Constitution of Kenya, art. 43 (1)(A).
Kitab Undang-Undang Pidana, Hukum Kenya Bab 63, §§ 162-163, 165. Para pengungsi di Kenya menghadapi pembatasan kemampuan mereka untuk bergerak bebas di dalam negeri. Meskipun hukum Kenya memberikan hak kerja kepada pengungsi yang diakui, mengakses ijin kerja dan dokumen-dokumen penting lainnya sangat sulit dalam praktiknya. (Thomas Ginn, Reva Resstack, Helen Dempster, Emily Arnold-Fernández, Sarah Miller, Martha Guerrero Ble dkk., “Laporan Hak Kerja Pengungsi Global 2022,” Center for Global Development, Refugees International, dan Asylum Access, 2022, 132-133, https://asylumaccess.org/wp-content/uploads/2022/07/2022-Global-Refugee-Work-Rights-Report_LAUNCH.pdf).
“Hari Katiba Kenya: Merefleksikan Dampak Hukum Usang di Kenya,” galck+, 25 Agustus 2023, https://galck.org/kenyas-katiba-day-reflecting-on-the-impact-of-outdated-laws-in-kenya/..
UNHCR Kenya – Unit DIMA, Nairobi, “Kenya: Pengungsi dan pencari suaka terdaftar,” 31 Juli 2024, https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2024/08/Kenya-Statistics-Package-31July2454.pdf.
Kenya mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama berdasarkan Pasal 162 dan 163 KUHP sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara empat belas tahun. Pasal 165 KUHP lebih lanjut mengkriminalisasi “setiap tindakan ketidakpantasan berat” antara laki-laki di tempat umum atau pribadi sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara lima tahun. (“Hari Katiba Kenya,” galck+).