MAP Foundation – FreeFrom

Tentang Organisasi Kontak dan Wilayah Layanan Keberhasilan dan Dampak Solusi Inovatif untuk Keamanan Ekonomi bagi Penyintas Kekerasan oleh Pasangan Intim Kepemimpinan Penyintas Memahami Konteks Kerugian Ekonomi

Tentang Organisasi

Negara

Thailand

Jumlah penyintas yang dilayani dalam satu tahun

20 – 50

Bahasa

Burma Inggris Shan Thaï

Kelompok yang paling umum dilayani

Etnis, agama atau minoritas lainnya Pengungsi, kaum migran, orang yang terlantar Perempuan Anak muda, anak-anak atau remaja

Jenis Organisasi

Organisasi nirlaba atau non-pemerintah (LSM)

Model Program

Inisiatif keuangan berbasis komunitas Respons krisis secara holistik Keadilan ekonomi berbasis hak Perolehan penghasilan yang berpusat pada penyintas Perubahan sistematik melalui kemitraan strategis Transformasi norma dan narasi sosial melalui pembangunan komunitas

Kontak dan Wilayah Layanan

Email

map@mapfoundationcm.org, maimaitwe17@gmail.com

Alamat

9/34 Moo 1 Ing Doi Village Liab Klong Chonprathan Road, T. Chang Phueak, A. Mueang, Chiang Mai 50300 Thailand

Wilayah Pelayanan

Thailand (Chiang Mai, Mae Sot, Chonburi, Wilayah Metropolitan Bangkok, sebagian wilayah Thailand Selatan)

Keberhasilan dan Dampak

“Women’s Exchange adalah tempat khusus untuk berdiskusi, bertemu, berbahagia, menangis bersama, berbagi pengetahuan, dan bertukar kegiatan atau pengalaman.”[1]

MAP Foundation mentransformasi komunitas pekerja migran Myanmar di seluruh Thailand dengan mendukung para pemimpin perempuan lokal dan membangun jaringan dukungan yang kuat bagi para penyintas. Melalui pengembangan kepemimpinan, kemitraan strategis, dan upaya advokasi, organisasi ini mengatasi kebutuhan mendesak para penyintas sekaligus mendorong reformasi kebijakan yang mendorong perubahan struktural.

Membina pemimpin dari akar rumput

MAP Foundation memupuk solidaritas dan kepemimpinan akar rumput dengan mengembangkan keterampilan para pemimpin perempuan yang muncul dari pertemuan Women’s Exchange (WE) lokal. Dengan bimbingan dan dukungan dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, para peserta memperoleh pengetahuan dan kepercayaan diri untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan WE dan mendukung komunitas lokal mereka. Saat ini, terdapat setidaknya tujuh belas kelompok WE yang aktif di seluruh Thailand.

Organisasi tersebut menggarisbawahi bagaimana upaya-upaya ini telah memberikan motivasi ke banyak pekerja perempuan migran di seluruh negeri untuk bertindak dan mendorong perubahan: “Setelah kami menyelenggarakan WE di suatu daerah dua atau tiga kali, kami akan melihat perempuan dan perempuan muda yang telah terinspirasi dan ingin memimpin penyelenggaraan WE…. Hal positif lainnya adalah bahwa di setiap daerah, mereka tidak hanya menyelenggarakan WE tapi juga mencari pemimpin baru untuk daerah mereka.”

Membangun jaringan dukungan yang lebih kuat bagi para penyintas migran

MAP Foundation telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun hubungan dengan lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat, yang berujung pada pembentukan Standard Operating Procedures (SOP) yang meningkatkan koordinasi tanggap darurat bagi para penyintas. Saat ini, SOP ini telah diterapkan di wilayah Chiang Mai. Mereka merencanakan untuk membuat lebih banyak SOP di wilayah lain di negara ini, khususnya Provinsi Phang Nga.

Selain itu, MAP Foundation ikut berpartisipasi dalam banyak kegiatan internasional untuk mengadvokasi hak-hak perempuan migran. Organisasi ini bekerja sama dengan Global Women’s Strike, sebuah jejaring akar rumput internasional dari berbagai ras untuk menuntut akses rumah aman dan tempat perlindungan pemerintah bagi perempuan migran penyintas. Saat ini layanan ini terbatas hanya pada warga negara Thailand. MAP Foundation juga berpartisipasi dalam pertukaran pengetahuan regional di seluruh Asia Tenggara, meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan pekerja perempuan migran dan mendorong sistem dukungan yang lebih terhubung dan efektif bagi para penyintas. MAP Foundation juga merupakan anggota Asia Pacific Alliance yang mempromosikan kesehatan dan hak seksual dan reproduksi serta secara berkala memasukkan perempuan migran dalam isu-isu advokasinya. Di panggung global, MAP Foundation telah berpartisipasi dalam Women in Migration Network (WIMN) untuk mengadvokasi isu sensitivitas gender yang lebih besar dalam Global Compact for Migration.[2]

Solusi Inovatif untuk Keamanan Ekonomi bagi Penyintas Kekerasan oleh Pasangan Intim

“Program atau proyek yang mendukung perempuan migran sangat sedikit…. Women’s Exchange dimulai sekitar tahun 1999 di Thailand dan bertujuan untuk menciptakan ruang khusus bagi perempuan migran untuk berdiskusi, bertemu, dan berbagi tentang pengalaman dan pengetahuan mereka.”

Tentang Program

Program Women’s Exchange dari MAP Foundation menawarkan respons dinamis berbasis komunitas terhadap kekerasan berbasis gender (KBG) di antara komunitas pekerja migran Myanmar di seluruh Thailand. Program ini menciptakan ruang aman khusus perempuan di mana peserta dari berbagai sektor tenaga kerja dapat berbagi pengalaman, mempelajari hak-hak hukum mereka dalam bahasa pilihan mereka, dan membentuk jaringan dukungan. Ketika kekerasan terjadi, MAP Foundation mengaktifkan Automatic Response Mechanism, sebuah sistem yang dipimpin oleh sesama penyintas yang bergerak untuk membantu para penyintas lain mendapatkan akses ke keamanan dan sumber daya penting lainnya.

Di luar respons darurat, MAP Foundation mengatasi hambatan struktural terhadap keamanan ekonomi dan stabilitas jangka panjang bagi perempuan migran. Organisasi ini membekali peserta program dengan keterampilan praktis melalui pelatihan vokasi menjahit dan kerajinan tangan, serta pendidikan keuangan dan manajemen keuangan pribadi. Selain itu, organisasi ini mendukung upaya perundingan bersama dan menghubungkan peserta dengan lembaga bantuan hukum untuk membantu mereka menghadapi dan menentang kondisi kerja eksploitatif yang sering dihadapi oleh pekerja migran di Thailand.

Pengembangan Program dan Strategi Utama

Pengembangan program MAP Foundation menekankan pada solidaritas komunitas, kekuatan peserta program, dan kemampuan beradaptasi— untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh perempuan migran penyintas dan mendorong adanya perubahan positif. Strategi utama organisasi ini meliputi:

Menggerakkan inisiatif yang dipimpin komunitas dan digerakkan oleh para penyintas
Mengatasi keadilan ekonomi melalui pendekatan berbasis hak
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KBG terhadap perempuan migran

Menggerakkan inisiatif yang dipimpin komunitas dan digerakkan oleh para penyintas

Bantuan tunai darurat yang fleksibel

Program WE menggabungkan bantuan tunai sebagai bagian dari respons krisis mereka terhadap kekerasan oleh pasangan intim. Bekerja sama dengan para penyintas melalui kelompok komunitas migran Myanmar, para pemimpin WE mengidentifikasi kebutuhan para penyintas secara individu dalam situasi darurat—seperti makanan, perawatan medis, akomodasi hotel, dan transportasi—dan menyediakan dana untuk membiayainya.

MAP Foundation menekankan bahwa setiap penyintas memiliki kebutuhan yang berbeda dan oleh karena itu jumlah dana bergantung pada keadaan para penyintas. “Kami mempertimbangkan berbagai situasi…. Untuk beberapa penyintas, kami perlu membantu mereka lebih dari batas 3000 Baht Thailand [sekitar $100 USD] yang kami terapkan,” jelas organisasi tersebut. Mereka menyampaikan sebuah kasus baru-baru ini di mana seorang perempuan migran disakiti oleh suaminya dan membutuhkan sejumlah sumber daya darurat: “Kami menanggung biaya hotel dan transportasi yang akan membawanya ke tempat yang aman, ke tempat kerabatnya. Dan untuk perawatan medisnya, kami [hanya bisa] menanggung sebagian.”

Memperluas jangkauan dan keberlanjutan organisasi melalui model Training of Trainers

Model Training of Trainers adalah landasan pendekatan MAP Foundation yang membekali peserta WE dengan pengetahuan menyeluruh tentang kesehatan reproduksi, hak-hak buruh, kekerasan dalam rumah tangga, dan respons krisis. Sesi-sesi ini disampaikan dalam bahasa pilihan peserta dan dilengkapi dengan pelatihan tentang pemahaman dinamika kekuasaan dalam kepemimpinan dan kolaborasi, pembangunan tim, pendampingan sesama, dan pengorganisasian komunitas.

Para peserta lulusan program ini memperoleh keterampilan dan kepercayaan diri untuk memimpin kegiatan WE di komunitas mereka sendiri. Strategi desentralisasi ini memperkuat kemampuan lokal dan memastikan munculnya pemimpin-pemimpin baru—sehingga dampak program tetap berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Membangun jaringan kepedulian dan aksi bersama

MAP Foundation memperkuat solidaritas komunitas dengan mendukung para pemimpin WE dalam menggerakkan perempuan migran di daerah setempat untuk meluncurkan kampanye, berbagai kegiatan, dan upaya tanggap darurat secara berkelompok. Dengan membangun jejaring sesama, program ini memastikan bahwa para peserta dapat mengandalkan satu sama lain untuk mendapatkan dukungan di tempat mereka masing-masing sambil tetap mendapatkan akses ke panduan dan sumber daya organisasi bila diperlukan. Hal ini sangat penting karena layanan pemerintah sering kali sulit dijangkau oleh para migran, yang disebabkan oleh hambatan seperti kurangnya kepekaan terhadap perbedaan budaya, kendala bahasa, dan kebijakan yang melarang para migran menggunakan layanan masyarakat tertentu.

MAP Foundation menceritakan kembali tentang alasan seorang penyintas berpartisipasi dalam program WE: “Setiap kali ia bertemu teman-temannya, para perempuan di Training of Trainers, atau di pertemuan WE lainnya, ia merasa memiliki lebih banyak kekuatan dan inspirasi.” Penyintas ini berbagi kesedihan dan kebahagiaannya dengan peserta WE lainnya. Sambil menambahkan bahwa “kami saling mendengarkan dan saling menyemangati.”

Mengatasi keadilan ekonomi melalui pendekatan berbasis hak

Fokus utama dari MAP Foundation adalah memberikan informasi tentang hak-hak buruh kepada pekerja migran sehingga mereka dapat menghadapi pelanggaran di tempat kerja dan menjangkau bantuan yang dibutuhkan. Melalui program WE, MAP Foundation melibatkan perempuan migran di berbagai sektor seperti konstruksi, pertanian, pabrik, pekerja domestik dan industri jasa.

Pertemuan dalam WE menyediakan informasi penting yang mudah diakses tentang perlindungan tenaga kerja, yang meliputi undang-undang upah dasar, jaminan sosial, dan peraturan kompensasi. Para peserta mempelajari cara merespons masalah seperti pencurian upah, kondisi kerja yang tidak aman, ancaman dari majikan, dan kekerasan di tempat kerja. Ketika pekerja melaporkan pelanggaran, bernegosiasi dengan majikan, atau melakukan perundingan bersama, MAP Foundation menghubungkan mereka dengan program hak-hak buruh untuk mendapatkan petunjuk dan bantuan yang disesuaikan, termasuk rujukan ke lembaga bantuan hukum jika diperlukan.

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KBG terhadap perempuan migran

Program WE berperan aktif dalam menyoroti dampak kekerasan oleh pasangan intim dan bentuk-bentuk KBG lainnya terhadap perempuan migran dan mendidik masyarakat tentang cara merespons kekerasan. Peserta WE menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam banyak kampanye dan kegiatan di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, yang mencakup:

Kampanye dan pawai pada Hari Perempuan Internasional, Hari Migran Internasional, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan tanggal-tanggal penting lainnya
Acara umum yang dikoordinasikan oleh para pemimpin perempuan migran dan jejaring mereka untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan KBG serta menciptakan peluang bagi para penyintas untuk menjangkau bantuan
Ruang refleksi dan berbagi pengetahuan untuk membekali perempuan dalam mengatasi kekerasan oleh pasangan intim dan mendorong perubahan sosial di komunitas mereka
Program radio komunitas di Mae Sot dan Chiang Mai dalam berbagai bahasa yang digunakan oleh para migran

Kepemimpinan Penyintas

“Terkadang para penyintas bahkan tidak perlu berkomunikasi atau meminta bantuan langsung dari organisasi kami, karena mereka memiliki teman-teman di pelatihan, dan mereka menjadi bagian dari jejaring kelompok WE di berbagai daerah…. Mereka berbicara dengan teman-teman mereka dan mengundang teman-teman mereka dari daerah lain untuk datang dan berbagi. Mereka ini menjadi kelompok yang sangat kuat. Dan mereka memperkuat jejaring mereka, antara para pemimpin perempuan migran.”

Kepemimpinan penyintas merupakan inti dari kerja MAP Foundation, dengan mendukung para penyintas kekerasan oleh pasangan intim untuk menjadi mentor sesama, pejuang advokasi, dan pemimpin di komunitas mereka. Pengalaman hidup mereka membantu melatarbelakangi inisiatif-inisiatif MAP Foundation dan memastikan program tetap relevan dan efektif dalam mengatasi kebutuhan para penyintas. Model yang dipimpin oleh sesama penyintas ini mendukung pemulihan secara individu sekaligus membangun kerangka kerja berkelanjutan untuk memerangi kekerasan oleh pasangan intim dan ketidakamanan ekonomi berlandaskan solidaritas komunitas.

Memahami Konteks Kerugian Ekonomi

Kerja MAP Foundation menyoroti bagaimana perempuan migran penyintas dari Myanmar menghadapi hambatan yang saling tumpang tindih dari sisi keamanan ekonomi yang terjadi karena berbagai tantangan migrasi, ketidakpastian hukum, norma-norma yang membatasi, dan adanya diskriminasi yang sistemik. Faktor-faktor berikut memengaruhi bagaimana para penyintas ini mengalami kerugian ekonomi di Thailand:

Perempuan pekerja migran dari Myanmar menghadapi tantangan sosial dan hukum yang kompleks
Norma-norma sosial memengaruhi jangkauan perempuan terhadap pekerjaan dan pengalaman mereka di tempat kerja

Pekerja perempuan migran dari Myanmar menghadapi tantangan sosial dan hukum yang kompleks

Pergeseran pola migrasi akibat ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata

Perbatasan Thailand-Myanmar adalah koridor migrasi terbesar di Asia Tenggara dengan 1,5 juta warga Myanmar memasuki Thailand dari Januari 2023 hingga Februari 2024.[3] Migrasi dari Myanmar ke Thailand telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir terutama setelah peningkatan kekerasan yang menyertai kudeta militer Myanmar tahun 2021.[4] Satu dari empat warga negara Myanmar saat ini tinggal di Thailand setelah kudeta. Banyak di antaranya tanpa dokumen resmi.[5] Meskipun peluang ekonomi menjadi pendorong utama perpindahan, semakin banyak pendatang menyebut konflik dan penganiayaan sebagai alasan untuk meninggalkan negara asal mereka.[6]

Berbagai hambatan yang saling terkait berdampak pada stabilitas ekonomi perempuan pekerja migran

Perempuan pekerja migran menghadapi tantangan yang saling terkait yang dipengaruhi oleh gender, status hukum dan pekerjaan. Banyak yang mengalami hambatan bahasa dan budaya dan sering kali tidak dapat mengakses perlindungan hukum atau layanan sosial.[7] Akibatnya, stabilitas ekonomi bergantung pada niat baik majikan mereka, bahkan menempatkan mereka pada risiko eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan pelecehan seksual.[8]

Norma-norma sosial memengaruhi jangkauan perempuan terhadap pekerjaan dan pengalaman mereka di tempat kerja

Norma-norma patriarki dan perlindungan hukum yang lemah melanggengkan pelecehan seksual di tempat kerja

Meskipun Thailand memiliki visibilitas dan penerimaan sosial yang lebih tinggi terhadap identitas gender di luar biner dibandingkan dengan banyak negara lain, norma-norma patriarki yang mengakar kuat terus merusak lingkungan kerja dan membiarkan sikap toleran terhadap pelecehan seksual.[9] Toleransi ini juga terlihat dalam sistem hukum, di mana kebijaksanaan yudisial sering kali meremehkan pelanggaran yang berkaitan dengan seksualitas. Selain itu, pekerja migran menghadapi hambatan lebih lanjut untuk melaporkan pelecehan karena takut dideportasi.[10]

Dengan merefleksikan realita ini, MAP Foundation menyebut pelecehan seksual di tempat kerja sebagai masalah penting bagi peserta program mereka dan menyoroti perlunya perubahan struktural. Termasuk menyerukan agar Thailand mengesahkan International Labor Organization’s Convention No. 190, yang merupakan perjanjian internasional pertama tentang hak atas tempat kerja yang bebas dari KBG dan pelecehan.[11]

Diskriminasi dan stigma menciptakan tantangan bagi hak-hak buruh, stabilitas ekonomi dan kesehatan reproduksi

MAP Foundation melaporkan bahwa banyak pabrik di Thailand melarang perempuan hamil untuk bekerja dan memaksa para pekerja untuk berhenti jika mereka hamil. Untuk menghindari kehilangan pekerjaan ini, beberapa pekerja perempuan berusaha melakukan aborsi. Namun, meskipun aborsi telah dilegalkan sampai usia kehamilan minggu ke-20 di Thailand, akses terhadap layanan aborsi yang aman tetap sangat terbatas.[12] MAP Foundation menunjukkan pemahaman konservatif yang kuat terhadap agama Buddha sebagai penghalang utama. Pandangan bahwa aborsi adalah pelanggaran moral yang dapat dikenakan karma turut melestarikan stigma dan menjadi penghalang bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

Meskipun dokter bisa menolak melakukan aborsi karena alasan pribadi namun mereka seharusnya memberikan rujukan ke pasien. Sayangnya banyak dokter yang tidak mematuhi mandat ini.[13] Hambatan finansial semakin membatasi akses karena layanan aborsi yang aman seringkali tidak terjangkau bagi orang yang berpenghasilan rendah.[14] Akibatnya, MAP Foundation mencatat bahwa banyak perempuan migran beralih ke aborsi yang tidak aman. Ini menggarisbawahi keterkaitan antara diskriminasi tenaga kerja, ketidakamanan ekonomi dan perawatan kesehatan reproduksi yang tidak memadai dalam konteks operasional sebuah organisasi.

Catatan

Kutipan langsung sedikit diedit untuk menyesuaikan gaya dan alur.
Pakta Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (GCM) diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember 2018. Meskipun tidak mengikat secara hukum, GCM merupakan kesepakatan luas pertama antar pemerintah tentang perancangan dan implementasi kebijakan untuk pendekatan bersama terhadap migrasi yang berfokus pada kebutuhan dan tantangan para migran. Lihat: Paddy Siyana Knudsen, Andrea Bregoli, dan Sekretariat Komite Aksi Masyarakat Sipil, Unpacking the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM), Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2025 , Eschborn: Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ) GmbH, 2025, https://womeninmigration.org/wp-content/uploads/2025/07/WEB_GCM-Brochure_20250130_ENG-1.pdf.
Jaringan Perempuan dalam Migrasi (WIMM), “Poin-Poin tentang Gender dan Migrasi untuk GCM,” 8 Desember 2016, https://womeninmigration.org/2016/12/key-gender-migration-points-towards-the-global-compact-on-migration/.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Tinjauan Umum Warga Negara Myanmar di Thailand, Bangkok: IOM, April 2024, https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1371/files/documents/2024-10/overview-of-myanmar-nationals-in-thailand-october-24.pdf.
IOM, Gambaran Umum Warga Negara Myanmar di Thailand; Rebecca Ratcliffe, “Perang Saudara Myanmar: Panduan Singkat tentang Konflik,” The Guardian, 30 Januari 2025, https://www.theguardian.com/global-development/2025/jan/31/why-is-myanmar-embroiled-in-conflict.
IOM, Gambaran Umum Warga Negara Myanmar di Thailand.
IOM, Gambaran Umum Warga Negara Myanmar di Thailand.
Boonwara Sumano Chenphuengpawn, “Siapa yang Akan Percaya pada Kami?” Pelecehan Seksual Terkait Pekerjaan di Thailand, dengan Fokus pada Pekerja Migran Perempuan, Jenewa: Organisasi Buruh Internasional (ILO), 2021, https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/publication/wcms_830694.pdf.
Boonwara Sumano Chenphuengpawn, “Siapa yang Akan Percaya pada Kami?”
Peter A. Jackson dan Narupon Dunagwises, “Tinjauan Studi tentang Gender dan Keragaman Seksual di Thailand dalam Publikasi Akademik Thailand dan Internasional,” 2017, https://www.researchgate.net/publication/344665651_Review_of_Studies_of_Gender_and_Sexual_Diversity_in_Thailand_in_Thai_and_International_Academic_Publications_1; Boonwara Sumano Chenphuengpawn, “Siapa yang Akan Percaya pada Kami?”.
Boonwara Sumano Chenphuengpawn, “Siapa yang Akan Percaya pada Kami?”.
Organisasi Buruh Internasional, “Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja,” diakses pada 11 September 2025, https://www.ilo.org/topics-and-sectors/violence-and-harassment-world-work.
Pusat Hak Reproduksi, “Gambaran Umum Aborsi Mandiri di Thailand,” diakses pada 11 September 2025., https://reproductiverights.org/self-managed-abortion/thailand/; Nayara Batschke, “Aborsi di Thailand: Hak yang Sah secara Hukum, dan Seringkali Rahasia,” EFE, 16 Februari 2023, https://efe.com/en/other-news/2023-02-16/abortion-in-thailand-a-legal-right-and-often-a-secret/#:~:text=(Camera%3A%20NAYARA%20BATSCHKE%2FMARIO,rights%20activist%20for%20three%20decades.
Sarah Newey, “Bagaimana Penemuan Mengerikan Sebuah ‘Kamar Mayat Janin’ Mengubah Hukum Aborsi di Thailand,” The Telegraph, 15 Maret 2024, https://www.telegraph.co.uk/global-health/women-and-girls/abortion-laws-buddhist-monks-foetus-mortuary-thailand-asia/.
Nayara Batschke, “Aborsi di Thailand.”; Sarah Newey, “Penemuan ‘Kamar Mayat Janin’.”