Women and Land in Zimbabwe (WLZ)

Tentang Organisasi Kontak dan Wilayah Layanan Keberhasilan dan Dampak Solusi Inovatif untuk Keamanan Ekonomi bagi Penyintas Kekerasan oleh Pasangan Intim Kepemimpinan Penyintas Memahami Konteks Kerugian Ekonomi

Tentang Organisasi

Negara

Zimbabwe

Jumlah penyintas yang dilayani dalam satu tahun

500+

Bahasa

Inggris

Kelompok yang paling umum dilayani

Etnis, agama atau minoritas lainnya Orang, komunitas, atau bangsa pribumi suku asli Anggota komunitas LGBTQIA+ Komunitas pedesaan Perempuan Anak muda, anak-anak atau remaja

Jenis Organisasi

Organisasi nirlaba atau non-pemerintah (LSM)

Model Program

Respons krisis secara holistik Keadilan ekonomi berbasis hak Perubahan sistematik melalui kemitraan strategis Transformasi norma dan narasi sosial melalui pembangunan komunitas

Kontak dan Wilayah Layanan

Email

ncoordinator@wlz.co.zw, monitoring@wlz.co.zw

Alamat

Jalan Suffolk No. 22, Strathaven, Harare, Zimbabwe

Wilayah Pelayanan

Zimbabwe (25 daerah secara nasional)

Keberhasilan dan Dampak

Kita telah menyaksikan pergeseran pola pikir—dikarenakan para penyintas memiliki kemandirian ekonomi, mereka dapat berdiri sendiri dan beberapa dari mereka bahkan melangkah lebih jauh untuk menembus ruang-ruang yang paling sulit dalam pengambilan keputusan. Beberapa dari mereka sekarang bahkan menduduki posisi politik di komunitas mereka dengan menjadi konselor. Mereka menjadi kepala desa, mereka menjadi anggota Parlemen.”[1]

Menggerakkan penyintas untuk perubahan struktural

Women and Land in Zimbabwe (WLZ) menggerakkan para penyintas untuk menjadi agen perubahan struktural, yakni dengan menciptakan peran bagi mereka agar dapat menyampaikan pengalaman dan tuntutan mereka secara langsung kepada para pengambil kebijakan. Proses yang digerakkan oleh para penyintas ini telah memberikan sesuatu yang bisa dijadikan rujukan tentang bagaimana pengaruh akar rumput dalam pengambilan kebijakan. Mereka ikut serta melakukan reformasi hukum yang nyata.

Lebih lanjut, organisasi ini melakukan advokasi seputar hak atas tanah sehingga memungkinkan para penyintas dapat menjangkau sumber daya ekonomi yang dibutuhkan di komunitas pedesaan Zimbabwe. Dengan stabilitas keuangan yang lebih besar, para penyintas mampu melampaui krisis dan menciptakan masa depan yang ditandai dengan pengembangan diri, kepercayaan diri dan berbagai kemungkinan pilihan. Beberapa penyintas bahkan mengambil peran kepemimpinan di komunitas mereka dan di dalam pemerintahan. “Mereka mencapai tingkat ini karena mereka memiliki sarana atau keuntungan ekonomi untuk menembus ruang-ruang tersebut,” demikian WLZ menekankan.

Upaya advokasi membuahkan hasil dengan hak atas tanah bagi perempuan

WLZ secara aktif melibatkan para pemimpin tradisional, pengambil kebijakan, dan pihak reformasi agraria untuk meningkatkan kesadaran tentang tidak adanya akses dan kepemilikan tanah bagi perempuan, serta untuk menantang sistem patriarki yang secara historis lebih mengutamakan kepemilikan tanah bagi laki-laki. Dalam kerja sama dengan organisasi hak-hak perempuan dan jaringan masyarakat sipil, WLZ telah memainkan peran utama dalam membentuk perubahan skala nasional. Upaya bersama ini telah menghasilkan kemenangan signifikan dalam hal kebijakan. Seperti dimasukkannya ketentuan kesetaraan gender dalam akses tanah dalam rancangan Kebijakan Tanah Nasional yang Sensitif Gender dan pengamanan ketentuan konstitusional yang secara hukum mendorong dan memastikan akses perempuan terhadap tanah.

Di tingkat komunitas, WLZ telah mendukung perempuan pedesaan dalam menegaskan dan mengamankan hak atas tanah mereka melalui pemerintah daerah dan struktur kepemimpinan tradisional. Upaya ini telah menghasilkan peningkatan alokasi tanah bagi perempuan, pengakuan kepemilikan tanah bersama dalam perkawinan, dan perlindungan yang lebih kuat bagi hak janda untuk tetap tinggal di tanah keluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, WLZ terus melanjutkan keterlibatan kebijakan mereka dengan Komisi Pertanahan Zimbabwe, Anggota Parlemen, dan para pemimpin adat untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Sebagai hasilnya, telah terjadi pergeseran bertahap dalam norma sosial, yakni semakin diakuinya perempuan sebagai pengguna lahan dan pemilik lahan yang sah, serta pengambil keputusan utama dalam tata kelola sumber daya alam.

Solusi Inovatif untuk Keamanan Ekonomi bagi Penyintas Kekerasan oleh Pasangan Intim

“Kami merasa bahwa isu akses terhadap tanah merupakan hambatan utama terhadap kemajuan perempuan. Kami merasa bahwa ini adalah bentuk kekerasan ekonomi yang unik. Fakta bahwa perempuan tidak memiliki alat produksi atau sumber penghidupan utama yaitu berupa tanah.”

Tentang Program

WLZ memajukan hak-hak ekonomi perempuan dan anak perempuan di pedesaan dengan membantu mereka menjangkau, mengelola, dan memiliki tanah. Organisasi ini didirikan sebagai respons terhadap insiden yang tragis di mana beberapa perempuan yang menjadi korban kekerasan ekonomi melakukan bunuh diri. Dengan beroperasi di daerah-daerah di mana pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama, WLZ memandang hak atas tanah sebagai hal paling mendasar bagi keselamatan, otonomi, dan keamanan ekonomi perempuan—serta untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan di Zimbabwe.

WLZ melakukan advokasi untuk perubahan hukum tanah yang berkesetaraan gender, semakin diakuinya peran perempuan di bidang pertanian, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak atas tanah di bawah sistem hukum perundang-undangan dan hukum adat. Organisasi ini mengoordinasikan kelompok-kelompok perempuan berbasis keanggotaan yang memberikan pendidikan tentang hak atas tanah, dukungan sesama, dan rujukan bagi para penyintas kekerasan oleh pasangan intim. Kelompok-kelompok yang berbasis komunitas ini dipimpin oleh sukarelawan yang juga memberikan dukungan psikososial, menghubungkan para penyintas dengan layanan-layanan penting, dan memimpin upaya penjangkauan untuk menantang norma-norma yang melanggengkan kekerasan. Melalui jejaring akar rumput ini, organisasi tersebut juga mendukung perempuan pedesaan untuk terlibat dalam ruang pengambilan keputusan dan mengadvokasi kebijakan yang mencerminkan pengalaman kehidupan mereka.

Pengembangan Program dan Strategi Utama

WLZ mengidentifikasi strategi-strategi berikut sebagai kunci untuk keberhasilan kerja mereka dalam mengamankan hak atas tanah bagi perempuan dan anak perempuan di pedesaan:

Mendorong perubahan melalui jaringan dukungan timbal balik
Memusatkan perhatian pada penyintas dalam advokasi kebijakan
Melibatkan laki-laki dalam pencegahan dan penanggulangan KBG

Mendorong perubahan melalui jaringan dukungan timbal balik

Kelompok-kelompok perempuan berfungsi sebagai pusat dukungan, pendidikan akan hak-hak, dan rujukan ke berbagai layanan

WLZ mengorganisasi perempuan pedesaan ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari anggota organisasi yang bertemu secara teratur untuk membahas hak atas tanah, berbagi pengetahuan, dan memberikan dukungan sebaya. Relawan komunitas memfasilitasi pertemuan-pertemuan ini, menciptakan ruang aman untuk mengeksplorasi isu-isu seputar akses tanah dan kekerasan berbasis gender (KBG). “Kami memberikan pelatihan kepada fasilitator, melakukan dialog, dan meluncurkan kampanye untuk memberdayakan atau mendidik perempuan tentang hak-hak mereka dalam hal akses terhadap tanah,” kata WLZ.

Fasilitator kelompok dilatih tentang cara merujuk penyintas kekerasan oleh pasangan intim ke WLZ sehingga organisasi dapat memberikan dukungan langsung atau membuat rujukan ke mitra lain untuk layanan dukungan hukum, medis, dan psikososial. Fasilitator juga membantu dengan dukungan psikososial ketika seorang penyintas kembali ke komunitas. Dengan memupuk solidaritas dan ketahanan komunitas, kelompok-kelompok ini menciptakan jalur penting bagi para penyintas untuk pulih, mendapatkan kembali stabilitas, dan menegaskan hak-hak ekonomi mereka, sekaligus memperkuat ikatan komunitas dan memperluas jangkauan WLZ untuk menyediakan program bagi lebih banyak penyintas.

Kemitraan regional memperluas dampak

Kelompok perempuan WLZ memupuk kepercayaan komunitas dengan meningkatkan visibilitas organisasi baik di tingkat lokal maupun kota. Menjalin koneksi dengan Majelis Perempuan Pedesaan—jaringan yang terorganisasi yang membawahi sebelas negara di Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC), WLZ memperkuat solidaritas di daerah dan aksi bersama. Aliansi ini telah mengembangkan agenda bersama dengan memprioritaskan hak atas tanah bagi perempuan pedesaan. Area yang menjadi fokus advokasi WLZ adalah seputar perlindungan perempuan agar tidak diusir dari tanah mereka.[1] Aliansi strategis ini makin memperkuat dampak WLZ, memperluas akses ke jaringan dukungan dan memungkinkan para penyintas di seluruh wilayah untuk menegaskan hak-hak mereka dengan kepercayaan diri dan kekuatan bersama yang lebih besar.

Aliansi yang saling mendukung makin memperkuat perlawanan terhadap permusuhan politik

Aliansi juga memberikan dukungan penting kepada organisasi-organisasi di kawasan ini saat mereka menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pasukan keamanan pemerintah yang bermusuhan. Melalui platform regional ini, organisasi-organisasi saling membantu dengan memberikan solidaritas dan strategi bersama yang memperkuat keberanian mereka dan mempertahankan upaya mereka. “Kami telah mencatat bahwa pengalaman yang kami alami di Zimbabwe, sama di seluruh wilayah,” komentar WLZ. “Kami senang bahwa dengan program ini kami dapat berbagi kisah sukses dan beberapa negara di kawasan ini meniru program atau kegiatan ini di negaranya masing-masing berdasarkan pengalaman yang telah kami bagikan kepada mereka.”

Memusatkan perhatian pada penyintas dalam advokasi kebijakan

Menciptakan peluang bagi para penyintas di ruang pengambilan kebijakan

WLZ menggabungkan organisasi akar rumput dengan advokasi kebijakan yang dipimpin oleh para penyintas untuk mendorong ekonomi dari penyintas KBG, khususnya melalui hak atas tanah. Inti dari pendekatan mereka adalah dialog kebijakan secara teratur dengan mempertemukan para penyintas dengan para pengambil keputusan.

Organisasi tersebut menjelaskan: “Kami menggerakkan para pemegang tugas, pemangku kepentingan di berbagai kementerian pemerintah, para pengambil kebijakan dan kemudian kami juga mengundang anggota kami di pedesaan yang mengalami kekerasan atau yang merupakan penyintas dari kekerasan tersebut.” Dialog-dialog ini bertujuan untuk mengembalikan kekuatan di tangan para penyintas untuk membuat mereka mampu membentuk kebijakan yang diinginkan.

Memberikan bimbingan dan arahan untuk memperkuat kekuatan kolektif

Proses pengambilan kebijakan yang dipimpin oleh penyintas dimulai di tingkat komunitas. Para penyintas dengan dukungan WLZ menyampaikan isu-isu yang paling berdampak bagi mereka. Kemudian, mereka menciptakan agenda publik secara bersama berdasarkan pengalaman hidup mereka dan membagikannya secara langsung kepada para pengambil kebijakan. “Para penyintas menyampaikan tuntutan mereka kepada para pengambil kebijakan—yakni dengan berbagi pengalaman mereka, apa yang ingin kami sampaikan kepada para pengambil kebijakan, dan apa yang harus mereka perhatikan dalam pengambilan kebijakan,” kata organisasi tersebut.

Melibatkan laki-laki dalam pencegahan dan penanggulangan KBG

Menangani KBG sebagai tanggung jawab komunitas

WLZ memandang semua bentuk KBG, termasuk kekerasan oleh pasangan intim sebagai masalah bersama yang membutuhkan keterlibatan penuh di komunitas untuk menyelesaikannya. Inti dari pendekatan mereka adalah keyakinan bahwa laki-laki harus memainkan peran aktif dalam membongkar norma-norma patriarki. Seperti yang dicatat WLZ, “Keterlibatan laki-laki juga dapat membantu dalam menangani kekerasan oleh pasangan intim. Laki-laki yang sadar akan hal ini akan tercerahkan tentang manfaat yang didapat dari pemberdayaan perempuan di pedesaan… sehingga [perempuan pedesaan] menjadi mandiri secara finansial dan mengalami sedikit kekerasan.”

WLZ telah mengidentifikasi dan mendukung laki-laki untuk menjadi bagian dalam memerangi KBG dengan memimpin kampanye kesadaran yang menyoroti akar ekonomi dari kekerasan oleh pasangan intim dan manfaat keamanan ekonomi perempuan. Menyadari tantangan dalam menggerakkan laki-laki di seputar isu-isu ini, organisasi tersebut menjangkau mereka di ruang-ruang yang diakrabi seperti pertemuan komunitas dan acara olahraga. Upaya-upaya pelibatan ini mencakup kampanye Olahraga untuk Perubahan, yakni menggunakan olahraga sebagai sarana untuk mendorong dialog dan ruang untuk melihat kesetaraan gender dan anti-kekerasan.

Organisasi tersebut menjelaskan betapa pentingnya melibatkan para tokoh laki-laki yang secara aktif menantang narasi yang melanggengkan KBG dan berupaya membentuk kembali sikap masyarakat: “Kami memiliki tokoh-tokoh laki-laki di dalam komunitas kami… yang membantu menjangkau laki-laki lain. Dengan struktur lain di dalam komunitas ini, kami mencoba mengubah pola pikir tentang bagaimana mereka memandang perempuan, tentang bagaimana kita dapat mengubah norma-norma sosial dan budaya tertentu yang melanggengkan kekerasan.”

Kepemimpinan Penyintas

“Di dalam organisasi kami, ada para penyintas yang menjadi bagian dari manajemen. Mereka adalah bagian dari dewan organisasi. Mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman hidup mereka.”

Kepemimpinan penyintas tertanam kuat dalam struktur dan pendekatan di WLZ. Banyak penyintas memegang peran kunci dalam pengambilan keputusan, termasuk posisi di dewan dan dalam manajemen organisasi. WLZ juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok perempuan untuk memastikan bahwa para penyintaslah yang memimpin perancangan dan arahan program. Selama sesi masukan dan pendapat rutin, para penyintas berbagi pemikiran mereka tentang jenis dukungan yang mereka anggap paling sesuai. Organisasi kemudian menggunakan masukan ini untuk membentuk prioritas dan memandu upaya penggalangan dana.

Memahami Konteks Kerugian Ekonomi

Di Zimbabwe, adanya dampak jangka panjang dari penjajahan dan sistem patriarki yang mengakar kuat telah membentuk hak perempuan atas tanah. Terlepas dari ketentuan undang-undang dasar, perempuan terus menghadapi berbagai hambatan di bidang politik dan sosial untuk memiliki dan menjangkau tanah. Ini pada akhirnya memengaruhi keamanan ekonomi mereka. Faktor-faktor utama berikut memengaruhi bagaimana para penyintas mengalami kerugian ekonomi di wilayah mereka:

Kekuatan politik dan sosial menciptakan banyak hambatan bagi kepemilikan dan jangkauan perempuan terhadap tanah
Hak yang rentan atas tanah melanggengkan ketidakstabilan ekonomi perempuan
Para pembela hak atas tanah perempuan menghadapi ketegangan politik

Kekuatan politik dan sosial menciptakan berbagai hambatan bagi kepemilikan dan jangkauan perempuan terhadap tanah

Warisan penjajah terus berdampak pada kepemilikan dan jangkauan lahan saat ini

Dimulai pada akhir abad ke-19, penjajahan di Zimbabwe secara sistematis merampas lahan pertanian subur dari komunitas Afrika asli, melarang mereka memiliki lahan dan membatasi kepemilikan di kawasan cagar alam dengan tanah yang berkualitas buruk.[2] Perampasan lahan lebih lanjut terjadi setelah Perang Dunia II ketika pemerintah penjajah memberikan upah bagi mantan prajurit kulit putih migran dengan hibah pertanian dan insentif keuangan.[3]

Setelah memperoleh kemerdekaan politik pada tahun 1980, pemerintah Zimbabwe berupaya mengatasi ketidakadilan dari pencurian lahan di era penjajahan melalui serangkaian program reformasi tanah. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan lahan pertanian dari pemukim kulit putih—yang menguasai sebagian besar lahan pertanian di negara itu— kepada warga Zimbabwe berkulit hitam.[4] Dalam beberapa dekade berikutnya, praktik reformasi agraria ini berulang kali mengalami perubahan struktural seiring dengan adanya konflik politik, sanksi internasional, dan krisis ekonomi yang ditandai dengan pengangguran yang meluas dan inflasi tak terkendali.[5] Terlepas dari restrukturisasi ini, hukum tata dan kepemilikan tanah ini lambat dalam memberikan akses lahan bagi perempuan. Selain itu, program reformasi agraria terus mengutamakan laki-laki sebagai penerima manfaat utama dari pembagian kembali lahan.[6]

Sistem patriarki membatasi akses perempuan terhadap tanah meskipun ada ketentuan hukum

Berkat advokasi WLZ dan organisasi sesama lainnya, undang-undang dasar negara tersebut secara resmi menjamin jangkauan perempuan terhadap sumber daya, termasuk tanah. Namun, hukum adat dan tradisi patriarki terus melemahkan hak-hak ini. Organisasi tersebut melaporkan bahwa dalam praktiknya, perempuan sering kali hanya dapat menggunakan lahan melalui kerabat laki-laki—biasanya suami atau saudara laki-laki—mengakibatkan terbatasnya kontrol dan hak kepemilikan menjadi tidak aman. WLZ mencatat bahwa adanya pandangan budaya seputar laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pemilik tanah terus melemahkan keamanan kepemilikan tanah perempuan, meskipun kaum perempuan punya andil besar dalam produksi pangan dan ekonomi rumah tangga.

Selain itu, dewan tanah dan struktur kepemimpinan lokal sering kali didominasi laki-laki dan cenderung memihak kepada laki-laki dalam proses pengadilan tanah. Ini menunjukkan perlunya tata kelola tanah yang setara gender. Tantangan-tantangan yang terus-menerus ini menggarisbawahi kesenjangan antara kebijakan dan praktik dan menyoroti pentingnya kampanye literasi hukum, dengan advokasi berkelanjutan baik di tingkat akar rumput maupun nasional, adanya reformasi sistem adat yang peka gender dan meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga untuk melaksanakan jaminan hukum.

Hak yang rentan atas tanah melanggengkan ketidakstabilan ekonomi perempuan

Pelaku kejahatan mengeksploitasi tidak adanya hak kepemilikan tanah yang aman bagi perempuan

WLZ mengamati bahwa ketidakamanan kepemilikan tanah meningkatkan kerentanan perempuan terhadap KBG, khususnya janda mati atau bercerai, yang menciptakan situasi di mana perempuan sering diusir dari lahan yang telah mereka garap selama bertahun-tahun. Pelaku kejahatan memanfaatkan hukum hak kepemilikan tanah perempuan yang tidak pasti untuk mengendalikan hubungan dan mengakses tanah untuk diri mereka sendiri.

Organisasi tersebut menyoroti kasus-kasus di mana para janda ditekan oleh saudara laki-laki mendiang suami mereka, kepala desa, atau laki-laki lain yang berkuasa untuk menjalin hubungan intim agar dapat mempertahankan tanah yang diwarisi: “[Janda itu] memiliki tanah melalui suaminya, dan sekarang dia kehilangan suaminya. Para lelaki lain di desa lantas mendatangi dan berkata, ‘Supaya kamu tetap tinggal di lahan ini kamu harus menjadi pacarku. Jika tidak, kamu akan diusir.’”

Bagi perempuan yang sudah menikah, biasanya mereka mendapatkan lahan melalui suami mereka. Namun, jika terjadi perpisahan atau perceraian, mereka berisiko kehilangan hak kepemilikan tanah dan menghadapi kerentanan ekonomi. WLZ juga mencatat bahkan ketika perempuan yang sudah menikah punya penghasilan sendiri, penghasilan tadi sering kali dikendalikan oleh suami atau mertua mereka, sehingga perempuan memiliki sedikit kendali atas keuangan dan membahayakan kemandirian ekonomi.

Perempuan di pedesaan secara tidak proporsional terkena dampak terbatasnya akses terhadap lahan

Kepemilikan dan akses terhadap lahan sangat penting bagi perempuan di pedesaan, yang sering kali memiliki akses yang lebih terbatas di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan dibandingkan dengan penduduk perkotaan.[7] “Kami bekerja dengan perempuan pedesaan yang miskin. Mereka menghadapi banyak kekerasan karena mereka tidak memiliki akses terhadap lahan atau alat produksi,” catat WLZ. Organisasi tersebut menekankan bahwa hak atas tanah tetap sangat penting secara ekonomi untuk pertanian subsisten dan penjualan hasil panen. Dengan demikian, kepemilikan lahan yang rentan merusak ketahanan pangan rumah tangga dan pembangunan masyarakat, serta memengaruhi perempuan secara individu. WLZ menambahkan, “[Perempuan pedesaan yang miskin] tidak memiliki lahan sendiri, sehingga mereka tidak mampu memberdayakan diri mereka sendiri secara ekonomi atau bekerja untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki sumber penghidupan.”

Para pembela hak atas tanah perempuan menghadapi ketegangan politik

Karena hak atas tanah tetap menjadi isu yang paling diperjuangkan di Zimbabwe, WLZ menghadapi berbagai ancaman terhadap keselamatan staf mereka. “Ketika menjalankan kerja, kami akan selalu berselisih dengan aparat keamanan karena berbicara tentang hak atas tanah di komunitas kami ini adalah hal yang tidak gampang. Terutama di komunitas kami sendiri karena masalah ini bukanlah sesuatu yang mudah diterima,” jelas organisasi tersebut. Mereka mengingatkan bahwa rekan mereka yang bekerja di bidang yang sama telah mengalami kekerasan. Mereka mencatat, “Kami takut akan nyawa kami dan nyawa orang-orang yang kami cintai karena hal itu…. Baru-baru ini dalam masa pemilihan umum, kami mengalami satu insiden. Tetapi kami merasa bahwa kami membutuhkan keberanian yang lebih untuk terus maju.”

Organisasi tersebut menekankan perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi para pembela hak asasi manusia, adanya solidaritas dari komunitas masyarakat sipil yang lebih luas, dan visibilitas di ranah internasional untuk melindungi kerja para aktivis di akar rumput. Ketahanan dan keberanian mereka sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan keadilan di ruang-ruang yang sarat dengan muatan politik, terutama jika seseorang harus menghadapi risiko secara pribadi.

Catatan

Samina Dahlberg, Mercia Andrews, Lungisa Huna, Paula Cardoso, dan Fiona Wilson, Majelis Perempuan Pedesaan: Merayakan Perjalanan Kita 2009-2019, Mowbray: Trust for Community Outreach and Education (TCOE), 2019,
https://www.ruralwomensassembly.org/wp-content/uploads/2023/11/RWA-Celebrating-Our-Journey-2009-2019.pdf.
Rick de Satgé, “Zimbabwe – Konteks dan Tata Kelola Tanah,” Portal Tanah, 31 Maret 2021. https://landportal.org/book/narratives/2021/zimbabwe.
Rick de Satgé, “Zimbabwe – Konteks dan Tata Kelola Tanah.”
Nelson Marongwe, Reformasi Agraria Redistributif dan Pengurangan Kemiskinan di Zimbabwe, Cape Town: Institut untuk Studi Kemiskinan, Agraria, dan Tanah (PLAAS) / Institut Studi Pembangunan, 1 Januari 2011, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08ae4ed915d622C000985/60332_Zimbabwe_Land_Reform.pdf.
Grasian Mkodzongi dan Peter Lawrence, “Reformasi Tanah Jalur Cepat dan Perubahan Agraria di Zimbabwe,” Review of African Political Economy 46, no. 159 (2019): 1–13, https://doi.org/10.1080/03056244.2019.1622210.
Allison Goebel, “Reformasi Tanah ‘Jalur Cepat’ Zimbabwe: Bagaimana dengan Perempuan?” Gender, Place & Culture 12, no. 2 (2006): 145-172, https://doi.org/10.1080/09663690500094799.
Kementerian Urusan Perempuan, Komunitas, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Strategi Nasional Zimbabwe untuk Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender, 2023-2030, Harare: Pemerintah Zimbabwe, 2023, https://zimbabwe.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/zimbabwe_national_gbv_strategy_2023_to_2030.pdf.